Pungutan UN Adalah Pelanggaran!

Jakarta, Kompas.com- Pelaksanaan ujian nasional untuk siswa SD-SMA dan yang sederajat gratis alias tidak dipungut biaya. Pasalnya, pendanaan ujian nasional sudah ditanggung pemerintah pusat dan daerah yang pada tahun ini nilainya mencapai Rp 438,61 miliar atau hampir Rp 439 miliar.

"Kalau ada pungutan itu pelanggaran. Biaya UN dan UASBN total ditanggung pemerintah pusat dan daerah," tegas Mungin Eddy Wibowo, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Jakarta, Rabu (15/4).

Anggaran ujian nasional (UN) yang disediakan pemerintah itu meliputi biaya UN SMP-SMA sederajat senilai Rp 296 miliar, ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) di tingkat SD Rp 59,5 miliar, serta pengawasan dan pemantauan oleh tim independen sebesar Rp 83 miliar.

Pelaksanaan UN dan UASBN akan diikuti 10.297.816 siswa meliputi siswa SD 4.514.024 orang, siswa SMP sebanyak 3.575.987 orang, dan siswa SMA sebanyak 2.207.805 orang.

Mungin menjelaskan proses persiapan penyelenggaraan UN sudah dilakukan sejak Maret 2009. Semua master soal sudah mulai dicetak di tingkat propinsi.

Adapun pendistribusian soal dilakukan sejak pekan lalu, terutama untuk daerah-daerah terpencil. "Jadi pada Jumat besok soal sudah berada di rayon atau kabupaten. Baru satu jam sebelum pelaksanaan UN soal dikirim ke sekolah," jelas Mungin.  

Jadwal pelaksanaan UN dimulai pada 20-24 April untuk SMA/MA/SMK/SMA Luar Biasa, SMP/MTs/SMP Luar Biasa pada 27-30 April, dan UASBN SD pada 11-13 Mei. Untuk pemantauan dan pengawasan UN, diterjunkan tim independen dari perguruan tinggi yang jumlahnya mencapai 55.265 orang dan pengawas ruangan sebanyak 1.030.000 orang.