Tinggalkan Nafsu Berebut Rezeki!

Dalam hal ini, pemerintah bukannya tidak cerdas. Penerbit dipersilakan mengunduh, mencetak, dan menjual sesuai ketentuan harga patokan tertinggi. Penerbit sekaligus pencetak, yang kemudian disusul orang berinisiatif melakukan hal sama, termasuk guru, terakhir demi anak didik.

Lain kebijakan lain pula pelaksanaan. Tidak hanya sulit diunduh, bahan buku yang diunggah pun belum lengkap. Belum semua buku mata pelajaran sudah diunggah oleh BSNP, padahal tahun ajaran sudah mulai. Keadaan ini membuat maksud membuat harga murah tidak terjadi. Harga buku jadi mahal (kembali). Orangtua dipaksa membeli karena didesak kebutuhan, karena buku adalah syarat integral praksis pendidikan.

Kebijakan buku murah pun gagal. Kopi penutup jamuan makan pun terasa pahit. Namun, tidak kalah sigap, birokrasi penanggung jawab perbukuan pun mengelak. Jangan hanya dilihat kegagalan sekarang, tetapi lihatlah nanti. Sebab, dampak positif ini baru akan kelihatan beberapa tahun ke depan.

Panorama selintas sejarah perbukuan sekolah hanyalah puncak dari sekian kegagalan kebijakan. Barangkali kesalahan tidak harus ditimpakan kepada departemen diknas yang eksis sekarang, tetapi kegagalan dari bercokolnya semangat ”membisniskan” praksis pendidikan, lebih jauh lagi membisniskan anak didik.

Telanjur semua dikalkulasi dengan uang, tak satu pun kebijakan berpihak kepada yang tidak beruang atau kurang beruang. Pendidikan gratis hanya riil dalam iklan, tetapi tidak riil di lapangan. Lebih jauh lagi, meskipun sektor lain bisa tertangani dengan baik, selama masalah buku sekolah tetap amburadul, selama itu sah-sah saja cap komersialisasi pendidikan.

Benahi Bersama
Eksistensi buku dalam praksis pendidikan sejajar dengan faktor guru dan kurikulum. Buku memang hanya salah satu subfaktor sarana, tetapi dibandingkan dengan sarana lain, seperti alat peraga dan gedung berikut perangkatnya, kehadiran buku tak sekadar menyediakan, tidak sekadar bisa membeli dengan adanya dana, tetapi bagian utuh dari terselenggaranya praksis pendidikan yang seharusnya.

Buku sekolah terkait dengan kurikulum, terkait dengan penulis, terkait dengan penerbit, dan guru. Buku sekolah sebagai pelengkap dan penunjang silabus yang diturunkan dari kurikulum hakikatnya bagian utuh dari kurikulum. Ketersediaan buku tak bisa diatasi dengan kebijakan coba-coba, apalagi amatiran.