Menjadikan Rembuk Nasional Tidak Sia-sia

Oleh Faisal Basri

KOMPAS.com-Perekonomian Indonesia sedang mengalami defisit kebijakan. Sudah berbulan-bulan sejak pemilihan presiden tak muncul inisiatif baru yang menghadirkan sentimen positif mendasar. Pemerintahan baru belum juga mengumumkan rencana pembangunan komprehensif dan final. Pernyataan-pernyataan Presiden dan para menteri masih sepenggal-sepenggal dan bersifat normatif. Arah baru pembangunan ekonomi untuk lima tahun mendatang masih samar-samar, juga program 100 hari yang dijanjikan. Atau memang tak ada yang baru? Ada kesan seperti itu.

Pemerintahan baru diharapkan menghilangkan kesan bahwa lima tahun ke depan sekadar kelanjutan dari lima tahun silam. Kalau kesan tersebut tak segera sirna, asa untuk menggapai masa depan yang lebih menjanjikan bakal mulai terkikis.

Kita berharap Rembuk Nasional, 29-30 Oktober lalu, bisa menjadi momentum untuk menghadirkan harapan baru. Di forum itu, berbagai kalangan menyampaikan masukan terinci, meliputi: kendala dan harapan, saran tindakan, serta target waktu. Ada yang baru, banyak pula ”lagu” lama disuarakan, tetapi tak kunjung ditangani tuntas.

Pemerintah, lewat Menteri Koordinator Perekonomian, berjanji akan habis-habisan membenahi sektor riil untuk menghadirkan pertumbuhan yang berkualitas, yang menciptakan lapangan kerja lebih banyak dan mengikis kemiskinan. Kuncinya terletak pada langkah-langkah merevitalisasikan sektor pertanian dan industri manufaktur. Persoalan-persoalan yang selama ini dirasakan menjadi perintang utama seperti infrastruktur dan energi akan segera ditangani. Sektor transportasi juga akan segera dibenahi.

Kepedulian terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga mengemuka. Muncul kesadaran baru bahwa UMKM yang menggelembung pascakrisis bukanlah perkembangan yang sehat. Fenomena ini lebih dipicu kemandekan sektor formal. Jadi, merupakan ekses, bukan by design untuk memperoleh hasil menggembirakan karena struktur yang didominasi sektor informal sangat rapuh dan tak akan menghadirkan peningkatan kesejahteraan yang merata.

Sudah barang tentu tak semua usulan bisa ditindaklanjuti. Sejumlah usulan saling bertolak belakang. Setiap pihak punya kepentingan yang berbeda. Adalah tugas pemerintah untuk merekonsiliasikan usulan-usulan yang berbeda, yang bermuara pada kebijakan-kebijakan konkret yang memberikan net social benefits terbesar bagi perekonomian dan rakyat banyak.

Janji-janji pemerintah sudah ditumpahkan pada forum itu. Para menteri lebih banyak mendengarkan langsung keluh kesah peserta. Tinggal kita tunggu bagaimana tanggapan konkret pemerintah.

Terukur

Tiba saatnya pemerintah untuk mengumumkan rencana aksi dan target pencapaian yang terukur. Kita akan kecewa kalau pemerintah pada akhirnya mengumumkan bahwa target pertumbuhan ekonomi minimal 7 persen baru tercapai pada tahun 2014 sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian pada sidang pleno hari pertama Rembuk Nasional.