Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menjadikan Rembuk Nasional Tidak Sia-sia

Kompas.com - 02/11/2009, 05:32 WIB

Modal dasar yang terhimpun lebih dari cukup, termasuk optimisme sebagaimana tecermin dari ribuan peserta yang menghadiri Rembuk Nasional. Pemerintah pun kerap mengklaim bahwa fondasi perekonomian cukup kokoh. Optimisme masyarakat dan pelaku usaha jangan sampai redup karena pemerintah lebih sering menekan pedal rem. Kecuali kalau memang slogan ”lanjutkan” yang lebih diusung tinggi-tinggi.

Ada preseden ke arah sana. Misalnya, kalau tuntutan revitalisasi industri manufaktur diwujudkan sekadar dengan menggelontorkan triliunan rupiah dana APBN untuk membenahi pabrik-pabrik yang tidak efisien, bukan dengan proyek revitalisasi pabrik, seperti pabrik semen, pabrik gula, pabrik pupuk, ataupun pabrik tekstil. Program dalam bentuk demikian hanya akan menghamburkan uang rakyat tanpa jejak. Itu namanya business as usual atau sebatas ”lanjutkan” sebagai slogan.

Meminjam istilah Ari Kuncoro, akademisi yang menjadi pemicu diskusi di sidang komisi industri dan kasa pada Rembuk Nasional, pengembangan industri tidak melulu sektoral, melainkan ada nuansa aglomerasi, geografis, masyarakat, dan technology spillover. Untuk mewujudkannya, pembenahan kerangka kelembagaan menjadi prioritas. Struktur insentif harus dirombak.

Yang kita butuhkan adalah pembaruan dan perubahan cara pikir. Konsep-konsep yang sudah usang harus diperbarui. Arsitektur Perbankan Indonesia nyata-nyata telah menggiring perbankan kita menuju sosok investment bank, yang bisa meraup laba semakin tinggi tanpa harus meningkatkan penyaluran kredit. Forum Rembuk Nasional menyarankan agar pemerintah melakukan terobosan untuk menumbuhkembangkan mekanisme dan skema pembiayaan yang bisa menjawab tantangan kini dan masa depan.

Sebaik apa pun program ekonomi yang bakal diumumkan pemerintah akan berada di awang-awang tanpa dinaungi payung penguatan suprastruktur, berupa: lingkungan sosial politik yang kondusif serta penguatan kerangka kelembagaan dan struktur pasar. Roadmap Pembangunan Ekonomi 2010-2014 yang disusun oleh Kadin Indonesia juga mencantumkan hal ini.

Dalam konteks ini, respons pemerintah yang keliru dalam menangani kasus penahanan Bibit-Chandra bisa membuyarkan kerja keras pemerintah dan harapan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat luas yang menyeruak bagaikan meteor mencerminkan suara kebenaran. Pengatasnamaan menghormati hukum sebatas prosedur formal, yang belum tentu benar pula, jika mencederai rasa keadilan masyarakat, sepatutnya dihentikan. Legitimasi politik bisa serta-merta melorot tanpa legitimasi moral.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com