Pendidikan Inklusi Masih Banyak Kendala

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus masih menemui banyak kendala, baik dari sisi kebijakan maupun penerimaan masyarakat. Padahal, setiap individu berhak memperoleh pendidikan sesuai kebutuhannya.

Demikian hal itu terungkap dalam lokakarya ”Pendidikan Inklusi Berkualitas bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Timor Leste” yang diselenggarakan oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB atau UNESCO, Selasa (3/11) di Jakarta.

Wakil Direktur Kantor UNESCO di Jakarta Robert Lee mengingatkan, tanpa adanya dukungan dari lingkungan positif bagi pendidikan inklusi, maka akan terjadi marjinalisasi di sekolah dan anak berkebutuhan khusus akan tersingkir dari sekolah. Dalam paparan laporan situasi pendidikan inklusi di Indonesia dan Malaysia dikeluhkan, banyak orangtua yang enggan mengirim anak yang berkebutuhan khusus ke sekolah biasa karena khawatir akan mendapat penolakan atau diskriminasi.

”Sebaliknya, orangtua anak normal juga tidak mau anaknya satu kelas dengan anak berkebutuhan khusus karena takut proses belajar anaknya terganggu,” kata Lee.

Raymond Gai Panting dari Divisi Pendidikan Khusus Departemen Pendidikan Malaysia juga mengakui minimnya pemahaman guru dan sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus. Penerimaan terhadap anak berkebutuhan khusus bisa terbantu dengan kurikulum yang berpihak pada mereka.

”Kurikulum seharusnya tidak hanya menitikberatkan hasil akademis, namun lebih mempersiapkan anak agar percaya diri,” ujarnya.

Kurikulum inklusi

Dalam lokakarya juga disebutkan banyak negara mendorong kebutuhan pendidikan dasar tanpa memerhatikan isu pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kurikulum yang tersusun pun kaku dan kurang tanggap terhadap kebutuhan anak yang berbeda.

Namun, Renato Opertti, Spesialis Program Biro Internasional Pendidikan di UNESCO, mengingatkan pendidikan inklusi tidak kemudian mensyaratkan kurikulum yang terpisah karena itu justru akan menciptakan segregasi.

”Kurikulum pendidikan inklusi harus masuk dalam kurikulum arus utama. Yang penting mengubah cara berpikir para pembuat kebijakan, pendidik, dan masyarakat,” ujarnya.