Polri Jamin Tak Ada Rekayasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri menjamin bahwa tidak ada rekayasa dalam kasus penetapan tersangka dan penahanan pimpinan (nonaktif) KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

”Tak ada anggota saya yang melacurkan diri, mempermalukan institusi. Kami pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Tidak ada rekayasa di dalamnya,” ujar Kepala Polri dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, Kamis (5/11) malam.

Rapat itu dipimpin Ketua Komisi III DPR Benny K Harman. Kepala Polri didampingi semua pimpinan Polri, antara lain Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Makbul Padmanagara dan Komjen Susno Duadji. Namun, ia tak menyebutkan jabatan Susno sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Susno disebutkan mundur sementara dari jabatannya untuk memudahkan pemeriksaan yang akan dilakukan Tim Independen Klarifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah (Tim Delapan). Pemeriksaan itu akan dilakukan hari Jumat ini.

Bambang Hendarso menyatakan, jika selesai pemeriksaan di Tim Delapan tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan sejumlah kalangan, terutama menerima dana Rp 10 miliar terkait aliran dana ke Bank Century, Susno akan dikembalikan pada posisinya. Susno dalam kesempatan itu kembali menegaskan, ia tak pernah menerima dana terkait Bank Century.

Siap dipecat

Bambang melanjutkan, kalau dalam penyidikan terkait pimpinan (nonaktif) KPK, Direktur Penyidikan Polri Brigadir Jenderal (Pol) Yulviannus Mahar dan jajaran penyidik melakukan rekayasa, mereka siap dipecat.

Rapat itu berlangsung terbuka setelah semua fraksi menyetujuinya. Semula Bambang menyatakan ada hal dalam penyidikan yang tidak mungkin dibuka untuk umum sehingga meminta pertimbangan Dewan. Setelah disetujui, Kepala Polri membuka hasil penyidikan terkait kasus Bibit dan Chandra, bahkan meluas pada perkara yang terkait dengan Masaro dengan pemiliknya, yakni Anggoro Widjojo dan Anggodo Widjojo. Anggoro adalah tersangka korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan.

Bambang menyebutkan, Polri memiliki bukti, keterangan, saksi, dan saksi ahli yang menguatkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, penyuapan, dan pemerasan yang disangkakan kepada Bibit dan Chandra. Kedua unsur pimpinan (nonaktif) KPK itu diduga menyalahgunakan wewenang terkait pencegahan (larangan ke luar negeri) terhadap Anggoro serta pencegahan dan pencabutan pencegahan terhadap Direktur PT Era Giat Prima Djoko S Tjandra.

Tindakan Bibit dan Tjandra itu tak diketahui pimpinan KPK lain. Selain itu, langkah keduanya juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.