Kualitas Pendidikan Inklusi masih Jauh dari Harapan

Parto menyayangkan lemahnya kebijakan pemerintah dalam menerapkan penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah reguler atau umum. Parto mengatakan, pemerintah menetapkan bahwa sekolah harus menerima ABK, tetapi tidak disebutkan untuk jenis kecacatan apa saja yang diperbolehkan untuk bisa bersekolah di sekolah terkait.

"Karena tidak semua sekolah memiliki SDM yang punya keahlian tentang semua kecacatan. Ini tentu amat disayangkan, sebab yang terjadi adalah guru dan sekolah hanya lebih menitikberatkan kemampuan akademisnya, sedangkan kecacatan si ABK itu sendiri dilupakan," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Florentina Atik Purwatmi, guru SMPN 266 Jakarta, mengatakan, bahwa umumnya guru reguler belum siap menerima siswa ABK.

"Secara skil belum siap, belum lagi secara mental. Terus terang, ternyata masih banyak sekolah umum yang mempertanyakan untuk apa mengadakan sekolah inklusi," ujar salah satu trainer guru reguler untuk pendidikan inklusi ini.