Pengembangan SMK Baru Sebatas Kuantitas

SEMARANG, KOMPAS.com -  Pemerintah memberikan keleluasaan dalam pengembangan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Namun, saat ini belum ada peningkatan mutu pendidikan SMK dan pemetaan mobilisasi lulusan SMK.

Kebijakan pemerintah ini justru ditanggapi dengan euforia, yaitu munculnya SMK-SMK baru. Apabila tidak ada peningkatan kualitas SMK, maka industri akan kesulitan menyerap lulusan SMK yang jumlahnya cukup besar.

Hal itu disampaikan Samsudi dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, Selasa (15/12) di Semarang. Dalam pengukuhannya, Samsudi menyampaikan pidato tentang "Mengembangkan Kompetensi, Membangun Citra SMK." 

Samsudi mengatakan, saat ini izin pembangunan SMK dipermudah. Namun, pengelola SMK menanggapi kebijakan ini dengan euforia.

"Banyak pengelola yang mengutamakan sekolah itu berdiri tanpa memperhatikan bagaimana mengelola sumber daya manusia dan mutu pendidikan di dalamnya," kata Samsudi.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Samsudi, sebanyak 47,06 persen pengelola SMK di Jateng memprioritaskan pada pembangunan fisik sekolah. Mereka tidak berpikir ke depan untuk mengembangkan mutu pendidikan.

Sementara Data Departemen Pendidikan Nasional yang di kutip Samsudi menyebutkan bahwa lulusan SMK masih menjadi penyumbang pengangguran terbuka terbesar di DKI Jakarta selama 2009. Jumlah lulusan SMK yang menganggur sekitar 170.000 orang, sedangkan lulusan SMA yang menganggur sekitar 130.000 orang.

"Ini sebuah tanda bahwa penyelenggara pendidikan harus berhati-hati," kata Samsudi. Pemerintah harus segera menyelenggarakan pusat-pusat keunggulan keahlian untuk memetakan lulusan SMK.

Menurut Samsudi, mutu pendidikan SMK masih buruk. Banyak perusahaan yang lebih senang merekrut lulusan dari SMA. Alasannya, lulusan SMA lebih memiliki kreativitas.

Lulusan SMK dapat bekerja dengan baik selama 1-3 tahun, tetapi pada tahun ke-4, kualitas kerja mereka menurun. Kinerja lulusan SMA justru lemah pada dua tahun pertama, tetapi kinerja mereka membaik setelah tahun ke-3 bekerja.

"Lulusan SMA tahu apa yang harus mereka kerjakan tanpa menunggu perintah. Kualitas seperti ini yang harus juga dimiliki lulusan SMK," kata Samsudi.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Jateng, Kartono, mengatakan, izin pembangunan SMA dan SMK sama prosedurnya. Pemerintah hanya memberikan peluang akses masuk ke SMK sehingga lulusan SMK bertambah.

"Lulusan SMK tidak hanya dididik untuk mencari pekerjaan, tetapi juga dibekali kemandirian," kata Kartono. Dengan demikian, lulusan SMK punya bekal untuk membuka usaha. Selain itu, lulusan SMK juga dibekali kemampuan untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.