Hal-hal Baik dalam BHP Mesti Diperjuangkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah akan membahas untuk mendesain kembali sistem pendidikan tinggi pascabatalnya Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP).

Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh komponen masyarakat agar memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka memperkecil kontradiksi dan tetap berorientasi pada rencana strategis pendidikan nasional.

Elfindri, Koordinator Kopertis X Wilayah Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi, yang dihubungi dari Jakarta, Kamis (8/4/2010), mengatakan, pemerintah mesti tetap memperjuangkan hal-hal baik yang didambakan perguruan tinggi yang sebenarnya ada dalam UU BHP.

"Dalam struktur kelembagaan di kampus mesti ada perwakilan-perwakilan yang representatif demi menciptakan transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.

Dalam kaitannya dengan perguruan tinggi swasta, kata Elfindri, mesti ada kepastian fungsi pemerintah. "Termasuk juga soal bantuan dosen dari pemerintah untuk PTS, seharusnya bisa terus berjalan," tambahnya.