PTN Harus Cari Sumber Dana Lain

Jakarta, Kompas - Sejumlah pengelola perguruan tinggi negeri kesulitan mengoperasikan proses belajar-mengajar jika hanya mengandalkan dana dari pemerintah sebab jumlahnya sangat terbatas. Karena itu, perguruan tinggi melakukan kerja sama penelitian dan berbagai langkah lainnya untuk menghimpun dana.

Di Universitas Sumatera Utara (USU), misalnya, dana dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya Rp 209 miliar, sedangkan dari APBD Sumatera Utara Rp 18 miliar. Padahal, biaya operasional mencapai Rp 533 miliar.

”Untuk menutupi kekurangan dana tersebut, kami mengandalkan dana dari masyarakat,” kata Rektor USU Prof Syahril Pasaribu di kantornya, Senin (3/5). Yang dimaksud dana dari masyarakat adalah segala bentuk dana yang diterima selain dari pemerintah dan di luar biaya pendaftaran. Dana dari masyarakat itu mencapai Rp 316 miliar dalam setahun.

Sebagian besar dana tersebut diperoleh dari sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Itu pun dilakukan secara variatif berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi mahasiswa. Perbedaan besaran SPP itu bergantung pada jalur yang diambil mahasiswa saat mendaftar.

Di Bandung, Jawa Barat, Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Ahmaloka mengatakan, dari anggaran ITB tahun ini sebesar Rp 700 miliar, kucuran dana dari pemerintah hanya Rp 185 miliar. ”Dana dari pemerintah biasanya habis untuk membiayai urusan teknis, seperti gaji pegawai negeri sipil, membayar listrik, dan operasional lainnya,” kata Ahmaloka.

Adapun dana dari mahasiswa dan alumni sekitar Rp 200 miliar. Dana terbesar sekitar Rp 315 miliar justru didapat dari usaha sendiri lewat beragam kerja sama penelitian dan proyek ilmiah yang jumlahnya mencapai 350 kesempatan per tahun.

Dengan cara ini, Ahmaloka mengatakan, ITB masih memiliki tenaga guna mengembangkan kualitas mahasiswa dan pengajar. Salah satunya pemberian beasiswa bagi 4.000 mahasiswa, melengkapi alat penelitian laboratorium dasar, serta memfasilitasi mahasiswa dan pengajarnya dalam belajar-mengajar, seperti perbaikan dan kelengkapan ruang mengajar.

Di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, dari anggaran sekitar Rp 300 miliar tahun ini, hanya separuhnya dari pemerintah. ”Untuk menutupi kekurangannya, UPI mengandalkan bantuan dana mahasiswa, bantuan asing, serta kerja sama dengan pemerintah dan swasta,” kata Direktur Pembinaan Kemahasiswaan UPI Cecep Dermawan di Bandung, Sabtu.

Di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, mahasiswa hanya membayar sekitar 30 persen dari kebutuhan pendidikannya. ”Sekitar 70 persen lainnya dipenuhi dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan UGM, termasuk menjalin kerja sama dengan berbagai kalangan,” tutur Wakil Rektor Senior Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat UGM Retno Sunarminingsih Sudibyo.

Subsidi silang