Anarkisme Mahasiswa?

KOMPAS.com - Kesan bahwa mahasiswa Makassar, Sulawesi Selatan, cenderung anarkis, frontal dalam unjuk rasa, seakan melekat di mata publik. Arus informasi begitu cepat ”dimainkan” media untuk mengonstruksi berita demonstrasi mahasiswa. Seolah-olah setiap aksi kekerasan mahasiswa yang muncul di media identik dengan mahasiswa dari Makassar.

Kami, mahasiswa Makassar, yang bukan bagian dari pelaku anarkisme distigma ”doyan” melakukan anarkisme. Stigma itu mesti diluruskan. Jangan menggeneralisasi mahasiswa Makassar sebagai pendemo anarkis. Selain agar tak menyesatkan dan mencoreng citra mahasiswa Makassar, juga agar kita tak dipandang sebelah mata dan dicap negatif.

Sejumlah lembaga dan perusahaan otomatis akan berpikir lebih jauh untuk merekrut mahasiswa Makassar sebagai pegawai, kalau proses stigmatisasi masih berlangsung di ranah publik.

Maraknya mahasiswa Makassar yang bertindak anarkis dalam unjuk rasa perlu dilihat secara adil agar posisi mahasiswa tak dirugikan dalam pemberitaan. Ulasan media perlu mengangkat fakta di balik aksi kekerasan mahasiswa. Bisa jadi, fakta yang melatari tindakan mahasiswa lebih menarik dan bernilai berita dibandingkan dengan sekadar menonjolkan anarkisme.

Tak jarang berita di media menyimpang dari isu yang diusung mahasiswa. Jadilah pemberitaan media sebatas menampilkan peristiwa, bukan isu yang menjadi kesenjangan antara fakta dan idealitas.

Mahasiswa sebenarnya sudah berupaya persuasif, semacam dialog, negosiasi dan kompromi, tetapi tak diindahkan dosen. Di sisi lain, kebijakan skorsing mahasiswa yang diterapkan dosen dan birokrat kampus dianggap bagian dari intervensi dam ancaman atas kebebasan mahasiswa untuk berlembaga.

Besarnya kekecewaan mahasiswa atas sikap dosen dan birokrat kampus yang dianggap tak responsif terhadap aspirasi mahasiswa mendorong mereka melakukan demonstrasi, yang berakhir dengan tindak anarkisme. Jadi, apa yang diekspresikan mahasiswa dalam demonstrasi merupakan upaya merebut kembali hak dasar mereka sebagai mahasiswa. Sesuatu yang tak bisa diperoleh mahasiswa dengan cara etis. Aksi mahasiswa itu bisa menjadi ”cermin” perjuangan hak dan aspirasi rakyat yang selama ini tak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Mahasiswa biasanya sudah berjuang secara etis, tetapi metode dialog dan negosiasi selalu tak membuahkan hasil. Malah, pemerintah di level provinsi ataupun pusat sering mengabaikan suara mereka. Oleh karena itu, pendekatan lewat sikap keras dilakukan untuk menekan perilaku dan kebijakan pemerintah yang tak berpihak kepada rakyat.

Pada titik itulah anarkisme mahasiswa mendapat legitimasi untuk mendorong pemerintah agar tanggap menuntaskan persoalan bangsa yang begitu akut. Maraknya kasus hukum, seperti korupsi, mafia kasus, serta penyelewengan pejabat negara terhadap tugas dan tanggung jawabnya selaku abdi bangsa, kian menambah kekesalan serta frustrasi mahasiswa pada kinerja pemerintahan.

Jika pemerintah serius mau memajukan bangsa, sebaiknya tak menyikapi anarkisme mahasiswa dengan kekerasan. Pemerintah semestinya menjawab anarkisme mahasiswa dengan prestasi dan kinerja yang optimal untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat.