Nah, Lho... Kadisdik DKI Diminta Mundur!

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Pendidikan yang terdiri dari sejumlah elemen masyarakat meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mundur dari jabatannya. Tuntutan tersebut terkait kisruh dan kekacauan seputar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang dinilai merugikan banyak pihak, terutama masyarakat.

"Padahal dana operasional PPDB besar, yaitu sekitar Rp 6 miliar. Tunjangan untuk kepala dinas dan wakil kepala dinas juga besar," tutur peneliti senior Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, dalam konferensi pers membahas pendaftaran ulang PPDB DKI Jakarta di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (5/7/2010).

Febri menambahkan, anggaran sistem online PPDB yang sebesar Rp 6,7 miliar pasti bisa mengantisipasi kerusakan sistem online. Sementara itu, Koalisi Pendidikan yang terdiri dari ICW, KKTP, Forum Masyarakat Guru Jakarat, dan Aliansi Orangtua Murid juga menilai, kekacauan sistem online PPDB tersebut merupakan bukti ketidakprofesionalan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, padahal hal itu merupakan hajatan rutin setiap tahun.

Untuk itu, selain meminta Kadisdik mundur, Koalisi Pendidikan juga merekomendasikan pelaksanaan audit IT penyelenggaraan PPDB online serta permintaan maaf dari Gubernur DKI Jakarta kepada para orangtua murid dan pihak sekolah.