Kasus 'Server' Eror, Disdik Harus Terbuka

JAKARTA, KOMPAS.com — Dinas Pendidikan DKI diminta bertanggung jawab dengan menjelaskan secara transparan kepada masyarakat penyebab terjadinya kekacauan sistem penerimaan peserta didik baru di tingkat SMA dan SMK.

Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta M Sanusi, pengelolaan penerimaan peserta didik baru adalah hal yang biasa digelar setiap tahun ajaran. Menjadi mencurigakan ketika kali ini bisa sampai terjadi kekacauan. "Katanya ada kekacauan server, tapi seharusnya hal seperti ini kan bisa diantisipasi. Ini (kekacauan server) mudah saja dieliminir kalau persiapannya memadai," kata Sanusi kepada wartawan di Gedung DPRD, Jakarta, Senin (5/7/2010).

Sanusi menegaskan, Dinas Pendidikan bersama penyedia jasa IT penyelenggara pendaftaran peserta didik baru harus berani menjelaskan pokok persoalan terjadinya kekacauan sistem tersebut. "Harus dijelaskan secara detail dan transparan, kalau perlu menggunakan grafik," tuturnya.

Menurut Sanusi, diulangnya pendaftaran tersebut sebetulnya tidak perlu terjadi jika ada kesigapan dan antisipasi yang memadai dari Dinas Pendidikan. "Anggarannya kan ada, kenapa pilih kontraktor yang tidak bisa menyediakan server yang kuat? Apa pemilihan kontraktornya tidak transparan, apa ada manipulasi?" tegasnya.

Penjelasan dan pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dirasa penting oleh Sanusi agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat terkait diulangnya pendaftaran tersebut. "Kalau memang terbukti ada pelanggaran, (Kadisdik DKI) harus dicopot," katanya.