Adukan Penyimpangan BOS ke 177, Gratis!

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat diajak menyampaikan informasi, keluhan, serta berbagai masukan menyangkut pendidikan dengan menyampaikannya secara langsung lewat saluran bebas pulsa 177.

Saluran informasi pendidikan bebas pulsa yang digagas Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) itu diharapkan bisa menjadi sarana yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam memajukan pendidikan di Tanah Air.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan telah dibentuk tim yang akan menampung informasi dari masyarakat sekaligus juga menindaklanjuti persoalan atau informasi untuk dicarikan solusinya. Kemajuan pendidikan nasional, kata Nuh, membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai kalangan.

Salah satu ajakan partisiapsi yang kini gencar dilakukan Kemdiknas yaitu ajakan pada orang tua siswa dalam pengawasan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang nilainya hampir Rp 20 triliun.

Diberitakan sebelumnya di Kompas.com, Selasa (10/8/2010), ICW menilai sudah seharusnya Kemdiknas membuka mekanisme komplain bagi masyarakat yang ingin mengadukan bermacam soal penyimpangan, terutama dana BOS. Yang terjadi saat ini, Kemdiknas justru sama sekali tidak membuka mekanisme itu.

"Masyarakat mau komplain, tapi ke mana dan siapa yang terima, serta bagaimana caranya?" kata Ade Irawan, Divisi Monitoring ICW kepada Kompas.com, Selasa di Jakarta, siang tadi.

"Di sisi lain Kemdiknas juga punya anggaran Rp 100 miliar lebih untuk save guarding atau dana pengawasan BOS tersebut. Nah, dana ini digunakan untuk apa, karena tidak semua dana BOS masuk sekolah, sebab ada juga yang masuk ke pendidikan dan itu juga harus dikritisi?" sambung Ade.