Dokter Indonesia: Kualitas dan Kuantitas

Jika demikian, mengapa aspek etika dan kompetensi menjadi pesan khusus? Tampaknya ini berasal dari meningkatnya berita atau keluhan masyarakat tentang pengalaman mereka saat mencari layanan kesehatan. Meski layanan kesehatan tidak semata tanggung jawab dokter, secara positif harus dilihat bahwa keluhan masyarakat adalah tanda kecintaan dan harapan yang besar dari masyarakat kepada profesi dokter.

Rasio dosen dengan mahasiswa, jumlah dan variasi kasus yang harus dikuasai, serta ujian di setiap tahapan merupakan aspek yang amat diperhatikan. Uji Kompetensi Dokter Indonesia juga merupakan bagian utuh sehingga lulusan tidak hanya mampu mengonstruksi masalah serta tata laksana (yang disederhanakan dalam bentuk soal ujian) pada sekolahnya sendiri, tetapi juga dalam skala nasional. Baik fakultas kedokteran swasta maupun negeri sama-sama harus menjalani semua tahapan ini, termasuk tahap pemandirian segera setelah mereka angkat sumpah.

Aspek etika diberikan dalam bentuk mata ajaran (ceramah, diskusi), pencontohan (role modeling), serta pengamatan dan pembinaan sepanjang seorang dokter beraktivitas profesi. Profesi kedokteran bahkan memiliki mahkamah yang menilai pelaksanaan standar kedokteran serta etika kedokteran. Dengan demikian, aspek kualitas secara nyata merupakan hal yang terus diperhatikan dan ditingkatkan secara saksama. Setidaknya aspek kualitas ini dijaga oleh KKI, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), selain oleh masyarakat sendiri melalui kontrol sosial. Jelas profesi kedokteran sejak dahulu dan tidak akan henti melakukan pembinaan menyeluruh sendiri dengan amat ketat dan terpola.

Namun, ada hal di luar ini yang akan dengan cepat memberikan pengaruh langsung ataupun tidak langsung terhadap profesi kedokteran serta layanan kesehatan itu sendiri. Jika sistem jaminan nasional kesehatan dilaksanakan, banyak hal akan tertata jauh lebih baik, misalnya terwujudnya jenjang rujukan layanan kesehatan. Hal tersebut akan berdampak besar terhadap pembiayaan kesehatan yang akan bergeser ke pencegahan ketimbang pengobatan.

Sampai akhir Juni 2010, di KKI tercatat 70.663 dokter berpraktik umum, tetapi hanya sekitar 7.000 dokter mengisi 9.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Tidak adanya jaminan keselamatan dan kesejahteraan membuat banyak dokter ragu untuk bekerja di wilayah perbatasan, terpencil, dan kepulauan. Pemerintah daerah berperan besar untuk mengatasi hal ini. Dokter dan masyarakat adalah aset sebuah wilayah yang apabila dipadukan secara sinergi niscaya mampu mengakselerasi pembangunan wilayah.

Maka, sebenarnya mencapai tingkat layanan kesehatan masyarakat yang prima berbasis pelayanan kedokteran yang berkualitas merupakan tanggung jawab semua pihak. Menjadi tanggung jawab semua dokter untuk berbuat terbaik sebagai komunikator, pelayan kesehatan, dan pengambil keputusan dalam melaksanakan manajemen kesehatan serta menjadi pemimpin masyarakat (The Five Stars Doctor; WHO). Namun, sistem, peraturan perundangan, serta suasana lingkungan yang dibangun akan memberikan banyak pengaruh terhadap harapan kita semua. Namun, percayalah, dokter Indonesia sampai saat ini tetap taat membina dirinya dan berkontribusi membangun Indonesia sebagai sebuah negara yang besar dengan rakyatnya yang sehat.

MENALDI RASMIN Konsil Kedokteran Indonesia