Sekolah Partikelir Gugat UU Sisdiknas

Kompas.com - 23/11/2010, 07:19 WIB
Editoryuli

JAKARTA, KOMPAS.com — Kewajiban pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama lewat pendidikan dasar sembilan tahun bagi semua anak bangsa yang masuk dalam usia wajib belajar, dinilai diskriminatif.

Pasalnya, pemerintah tidak memberikan perlakuan yang setara dalam membiayai pelaksanaan pendidikan dasar di sekolah negeri dan partikelir atau swasta.

 

Padahal, sekitar 80-90 persen sekolah swasta membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan dasar yang berkualitas bagi anak-anak bangsa yang bersekolah di perguruan swasta.

Namun, pemerintah dan pemerintah daerah tidak memberikan kontribusi yang memadai dan tidak memberikan kepastian adanya bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata seperti yang didapat sekolah-sekolah negeri.

 

E Baskoro Poedjinoegroho dari Tim Advokasi Keadilan Pelayanan Pendidikan Dasar untuk Anak Bangsa di Jakarta, Senin (22/11/2010), menyatakan, sikap pemerintah dan pemerintah daerah yang tidak merasa wajib memerhatikan sekolah swasta itu karena mengacu pada Pasal 55 Ayat 4 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di ayat itu disebutkan, lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

 

Kata dapat pada pasal tersebut, ujar Baskoro, bermakna jamak, yakni bisa memperoleh bantuan atau bisa tidak memperoleh bantuan. Padahal, dalam Pasal 31 UUD 1945 Pasal 2 disebutkan tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk membiayai pendidikan dasar, termasuk yang diselenggarakan oleh masyarakat.

 

Sekolah-sekolah swasta pun berjuang menghapuskan diskriminasi pemerintah, terutama di jenjang pendidikan dasar.

Perwakilan masyarakat dari perguruan swasta yang diwakili Machmudi Masjkur (Perguruan Salafiyah Pekalongan) dan Suster Maria Bernardine (Perguruan Santa Maria) menyampaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk uji materi UU Sisdiknas Pasal 55 Ayat (4), terutama karena pencantuman kata dapat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.