Menyelamatkan Ibu Kota Negara

Pusat pemerintahan Indonesia terletak di sekitar Monas dan Lapangan Banteng dengan Istana Merdeka, Istana Negara, Bina Graha, dan Kompleks Sekretariat Negara sebagai inti pemerintah pusat dan ditopang oleh lembaga negara lain yang berlokasi di Jalan Merdeka seperti MA, MK, Markas Angkatan Darat, Kantor Menko Polkam, dan Menko Kesra. Di sekitar Lapangan Banteng, Pejambon, Gambir, dan Jalan Thamrin terdapat kantor kementerian utama dan BI.

Jika ada maksud memisahkan pusat pemerintahan dengan ibu kota negara, fasilitas kantor kawasan inilah yang perlu dipindahkan ke luar Jakarta. Belum termasuk fasilitas kementerian di luar kawasan ini dan kebutuhan membangun kawasan kedutaan di ibu kota negara. Pemindahan fasilitas kantor pusat pemerintahan butuh dana lebih dari Rp 100 triliun dan makan waktu sekitar 10 tahun, jauh melewati 2014. Sementara, masalah akut macet total lalu lintas belum terpecahkan dan akan bikin guncangan politik yang sangat serius di tahun pemilu 2014.

Sebaiknya kemacetan lalu lintas dan banjir Jakarta mengutamakan pemecahan dengan bekerja sama antardaerah Jabodetabek, menyebar, dan membangun berbagai fungsi kota sebagai gula-gula ke kawasan Debotabek agar beban kota Jakarta ringan. Akan lebih sempurna jika pemecahan kemacetan Jakarta sekaligus ditempatkan dalam kerangka lebih luas: sebar gula-gula pembangunan ke luar Jawa dengan melancarkan arus barang dan manusia dari Jawa ke luar Jawa, Sabang sampai Merauke.

Emil Salim Dosen Pascasarjana UI