Pencapaian IPM 80 Diundur Jadi 2022

Bandung, Kompas - Target pencapaian indeks pembangunan manusia yang semula ditetapkan sebesar 80 tahun 2015 diundur menjadi tahun 2022. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui perubahan itu, juga menyesuaikan target IPM pada tahun 2013 sebesar 77,2 menjadi 73,99.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013 Provinsi Jabar, Rabu (15/12), mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh, dokumen RPJPD dan RPJMD dirasakan sudah tak relevan dalam penetapan targetnya sehingga harus disesuaikan kembali.

”Pada 2013, target indeks pendidikan disesuaikan dari 88,28 menjadi 82,7, kesehatan dari 77,21 menjadi 74,43, dan daya beli dari 66,1 menjadi 64,83,” katanya.

Tahun lalu Pemprov Jabar menetapkan target IPM sebesar 80 pada 2015. Target itu pun sudah diundur dari rencana semula yakni tahun 2010, yang ditetapkan Pemprov Jabar setidaknya lima tahun lalu.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Deny Juanda menjelaskan, pada tahun 2009, IPM Jabar sebesar 71,64. Adapun IPM tahun 2010 belum dihitung. Penyesuaian dilakukan agar target yang hendak dicapai lebih rasional.

”Kalau IPM sebesar 80 dipaksakan pada tahun 2015, target setiap tahun tidak akan tercapai. Jadi, penurunan itu karena target semula tidak rasional,” katanya.

Penyesuaian target dilakukan, misalnya, karena situasi ekonomi yang meski pertumbuhannya positif belum cukup mendorong IPM dengan pesat sesuai harapan awal. Menurut Deny, ekonomi Jabar tumbuh sebesar 4,2 persen pada tahun 2009.

Belum realistis

Kalaupun ekonomi Jabar tumbuh 11 persen per tahun sepesat China, IPM sebesar 80 itu paling cepat bisa dicapai tahun 2018. Kendala lain adalah jumlah pengangguran saat ini masih 12 persen atau 3,6 juta orang.

”Lalu, lama rata-rata sekolah di Jabar hanya 7,72 tahun dan itu harus lebih didorong, tetapi sekolahnya tidak cukup,” katanya. Karena itu, Pemprov Jabar akan membangun 9.000 ruang kelas baru per tahun mulai 2011.

”Jabar tidak mungkin bisa mencapai IPM 80 pada 2015. Dari dulu, saya bilang tidak mungkin,” ujar Deny.

Perubahan target diterapkan berdasarkan adaptasi dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010-2014. Rencana itu diturunkan tidak hanya untuk provinsi. Karena itu, kabupaten/kota juga harus melakukan penyesuaian.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran, I Gde Pantja Astawa, menganggap, IPM 80 tahun 2015 terlampau tinggi. Diundurnya target pencapaian IPM menunjukkan Pemprov Jabar belum berpikir realistis.

(bay)