Buku SBY dan "Mandulnya" Sekolah

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelajaran lain yang bisa dipetik dari persoalan pembagian buku-buku tentang sosok, pemikiran, dan kiprah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah ketidakberdayaan sekolah menghadapi kekuasaan atau politik. Dari peristiwa pembagian buku tentang SBY itu jelas terlihat bahwa usulan pengadaan buku yang seharusnya datang dari sekolah seketika bisa berubah.

Hal tersebut ditegaskan Ade Irawan, Koordinator Divisi Monitoring Indonesia Corruption Watch, di Jakarta, Kamis (27/1/2011) siang. ICW bersama-sama Koalisi Pendidikan menyikapi dengan tegas kejanggalan dari penggunaan dana alokasi khusus (DAK) buku SMP di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, untuk mendanai pembagian buku tentang sosok, pemikiran, dan kiprah Presiden SBY di sekolah-sekolah di daerah tersebut.

"Soal pengadaaan, dalam petunjuk teknis BOS (bantuan operasional sekolah) atau DAK itu, kan ada di sekolah. Lagi pula, gurulah yang seharusnya menentukan buku-buku yang akan digunakan murid-muridnya. Ya, semestinya memang guru yang mengusulkan pengadaan itu, bukan dinas atau pihak-pihak lain," ujar Ade kepada Kompas,com.

Anehnya, merunut kasus tersebut, SMP-SMP yang menerima buku itu terkesan tidak tahu apa-apa. Di sisi lain, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sepakat menyatakan buku tentang SBY itu telah lolos uji dan layak masuk SMP.

"Berdasarkan pengalaman riset kami tentang DAK, peristiwa ini diduga kuat telah terjadi kolusi. Bisa dilihat, prosedurnya saja sudah disalahi. Kini kita mencari, siapa yang melakukan pengadaan itu, sementara Kemdiknas dan dinas pendidikan mengaku bukan sebagai pihak yang mengadakan ini," ujarnya.

ICW mengatakan, semua pihak terkait harus duduk bareng. Persoalan pembagian buku SBY ini harus diselesaikan bersama-sama, bukan dengan saling tuding dan menyalahkan.

"Ini jelas ada motif politiknya, selain juga ada motif uangnya sehingga perlu diperjelas biar clear," kata Ade.

"Ini tidak dibiarkan karena kelihatan sekali Kemdiknas dan dinas pendidikan santai-santai saja, seolah membiarkan semua terjadi. Bukan apa-apa, efeknya sekolah lain bisa menjadi follower. Inilah yang kami khawatirkan lantaran takut tidak dapet nilai bagus dari yang berkuasa, sekolah lain bisa-bisa latah ikut bagi-bagi buku ini," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menyatakan tidak akan menarik buku-buku tentang sosok, pemikiran, dan kiprah SBY dari sekolah. Hal itu karena buku-buku tentang SBY dinilai telah sesuai dengan spesifikasi pemerintah.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tegal Edy Pramono mengatakan hal itu saat pertemuan dengan Dewan Pendidikan dan Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal, Rabu (26/1/2011). Menurut Edy, spesifikasi pengadaan buku DAK untuk SMP memang tidak menyebut judul buku. Buku-buku SBY bisa masuk ke sekolah karena telah lolos penilaian Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdiknas.