Jalur Undangan dan Rasa Ketidakadilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat pendidikan di Education Forum, Elin Driana, menilai bahwa Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) jalur undangan masih terlalu diskriminatif. Besarnya porsi untuk jalur undangan hanya untuk sekolah-sekolah tertentu, terutama hanya sekolah terakreditasi A, B, dan C, telah memberikan rasa ketidakadilan.

"Kenapa sih tidak dibuka semuanya lewat SNMPTN? Kalau begini, yang saya khawatirkan adalah biaya kuliah tetap dibebankan ke mahasiswa. Kalau sudah begitu, ya, cuma golongan tertentu saja yang bisa bayar," ujar Elin kepada Kompas.com, Senin (14/2/2011).

"Kita lihat sendiri, profil siswa di sekolah-sekolah yang akreditasinya bagus seperti A dan B, atau sekolah favorit, itu kan sekolah-sekolah yang orangtuanya dari kalangan menengah atas secara ekonomi," tegas Elin.

Penuturan guru bimbingan konseling (BK) SMAN RSBI 12 Jakarta Utara, Dwi Daryani, setidaknya juga membuktikan hal tersebut. Ia mengatakan, untuk bisa ikut SNMPTN jalur undangan, siswa harus masuk dalam peringkat kelas yang dihitung sejak semester lima. Untuk itu, saat ini pihaknya sedang melakukan tahap memasukkan data siswa.

"Nanti siswa dilacak prestasinya, bakan mulai dari semester satu. Hanya yang masuk sampai 30 besar di kelas yang boleh ikut jalur undangan," tambah Dwi.

Saat ini, selain ujian nasional (UN), sejumlah sekolah SMA memang tengah bersiap-siap menyambut SNMPTN. Di Kota Semarang misalnya, juga menyiapkan tim yang bertugas mengumpulkan data siswa yang akan diusulkan dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) jalur undangan.

"Kami sudah mengumpulkan data siswa yang akan didaftarkan, sejauh ini belum ada kendala dalam pendataan," kata Wakil Kepala SMA Negeri 7 Semarang, Neti Lestari, Jumat (4/2/2011) lalu.

Ia menuturkan, pihaknya tengah mendata siswa-siswa yang memiliki prestasi akademik yang dilihat dari nilai rapor, sekaligus menawarkan SNMPTN jalur undangan kepada siswa bersangkutan.

Sementara itu, menurut pengamatan Retno Listyarti, guru SMAN RSBI 13 Jakarta Utara, saat ini telah terjadi perubahan signifikan pada sistem seleksi mahasiswa baru PTN. Kuota mahasiswa baru PTN yang diberikan secara nasional dirasakan semakin hari semakin sempit, bahkan sifat penyeleksiannya semakin eksklusif dan diskriminatif.

"Dulu, bahkan tahun lalu saja, yang mau daftar itu tinggal berkoordinasi dengan guru bimbingan konseling (BK) di sekolah dan langsung mendaftar. Kalau tahun ini diganti dengan surat undangan, rasanya tidak adil," ujar Retno.