Kompas.com Perlu Membedah Buku Seri SBY

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 8 dari 10 buku seri tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sempat menjadi kontroversi pada Februari lalu, akhirnya berhasil diperoleh oleh Kompas.com. Kedelapan buku tersebut kemudian dibedah sendiri oleh beberapa wartawan dan memeroleh penilaian masing-masing berdasarkan sudut pandang buku tersebut. Lalu, apa perlunya Kompas.com membedah sendiri buku-buku seri tentang SBY ini?

Bedah buku ini semacam bentuk pertanggungjawaban Kompas.com untuk bisa membuktikan, bahwa buku seri tentang SBY ini layak atau tidak dibagikan ke sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP, yaitu sebagai buku nonteks atau pengayaan di perpustakaan. Karena sebelumnya, setelah memuat berita-berita tentang pembagian buku ini secara "diam-diam" ke beberapa sekolah SD-SMP di Tegal, Garut, Tangerang, hingga Magelang, dan kemudian berita itu menjadi kontroversial di tengah masyarakat, rasanya tidak bijaksana jika Kompas.com sendiri tak bisa memaparkan pandangannya langsung dari pengamatan obyeknya, yaitu 10 seri buku tentang SBY.

Seperti diberitakan, awal Februari lalu buku-buku seri SBY ditemukan di sejumlah SD dan SMP Kabupaten Garut bagian selatan, Tangerang, Tegal, Magelang, dan di Temanggung. Penyebaran 10 buku seri Presiden SBY itu awalnya hanya ditemukan beredar di sejumlah SMP di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2010.

Kontroversi pun merebak. Sampai akhirnya, Pusat Kurikulum dan Buku Kementerian Pendidikan Nasional (Puskurbuk Kemdiknas) dan Panitia Penilaian Buku Nonteks Pelajaran (PPBNP) di Jakarta menyampaikan, bahwa buku seri tentang SBY dinyatakan telah melalui seleksi penilaian berlapis berbagai ahli perguruan tinggi dalam penilaian buku-buku nonteks pelajaran. Selain itu, buku seri SBY tersebut dikatakan telah masuk klasifikasi buku pengayaan yang memang ditujukan lintas kelas dan jenjang pendidikan.

Puskurbuk Kemdiknas dan PPBNP pun sepakat, buku-buku pengayaan yang diprogramkan pemerintah lewat dana alokasi khusus (DAK) 2010 itu diperuntukkan menjadi koleksi buku perpustakaan yang bisa diakses siswa, guru, hingga orang tua. Sebab, buku pengayaan diadakan untuk membuat pembacanya gemar membaca, menimbulkan keingintahuan, dan memiliki ciri keindonesiaan.

"Kami prihatin dengan pemberitaan yang berkembang soal seri buku Presiden SBY. Sebab, buku itu sudah layak untuk ditempatkan di sekolah sebagai buku nonteks pelajaran," kata Bana Kartasasmita, anggota PPBNP di Jakarta, Jumat (4/2/2011) lalu.

Lolos seleksi

Menanggapi gencarnya pemberitaan soal seri buku SBY di SD dan SMP di sejumlah daerah, seperti Kabupaten Tegal, Garut, dan Tangerang. Bana, yang juga Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), mengatakan bahwa untuk buku nonteks pelajaran dinilai PPBNP yang diangkat Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional. Panitia inilah yang mengembangkan standar penilaian dan memastikan standar tersebut terpenuhi di setiap buku nonteks pelajaran yang dinyatakan layak.

Menurut Bana, buku pengayaan bukan sebagai buku pegangan siswa. Jadi, tidak mesti terkait langsung dengan kurikulum atau mata pelajaran tertentu.

Buku pengayaan yang diklasifikasikan seperti buku pengayaan pengetahuan, keterampilan, kepribadian, referensi, dan panduan pendidik, itu kemudian dinilai oleh ahli terkait. Termasuk juga ahli bahasa dan sastra, ahli pendidikan, dan ahli perkembangan jiwa.