Mahasiswa Rapatkan Barisan

Ketua BEM Uncen Christian Peday menilai, ketidaksatuan agenda terkadang disebabkan orientasi aktivis-aktivis organisasi ekstra kampus yang menginginkan karier sebagai politisi. Politik pecah belah agenda serta ambisi politik kerap ia temukan. Akibatnya, sering terjadi saling curiga antaraktivis mahasiswa dan anggota BEM sendiri. ”BEM netral, kami bukan gerakan politik, tetapi gerakan moral. Setiap ada kelompok yang turun ke jalan, kita ikut,” kata Christian Peday.

Aliansi BEM di luar kampus biasanya berkaitan dengan agenda-agenda yang dilontarkan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Dewan Adat Papua, dan Front Pepera.

Di luar kampus

Arus besar gerakan mahasiswa Papua memang berada di luar kampus. Kasus-kasus yang menjadi perhatian mereka kebanyakan seputar HAM dan isu-isu lain yang tidak berani disentuh oleh jalur politik formal.

Markus Haluk mengatakan, gerakan mahasiswa Papua tidak lepas dari kasus-kasus pelanggaran HAM. Sejak tahun 1998, mahasiswa telah menuntut adanya tim investigasi untuk kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua hingga penolakan Freeport.

Tanggal 3 Juli 1998, mimbar bebas yang digelar di Kampus Uncen berakhir dengan jatuhnya korban jiwa seorang mahasiswa yang bernama Steven Suripati yang ditembaki TNI AD. Demo itu menutut kemerdekaan untuk Papua.

Organisasi-organisasi di luar kampus ini memang telah cukup matang. Sayangnya memang, tidak selalu organisasi-organisasi ini bersatu.

Selpius Bobii mengatakan, target gerakan mahasiswa saat ini adalah menyatukan berbagai faksi kemudian menyatukan diri dengan Presidium Dewan Papua dan Dewan Adat Papua. Akan tetapi, hal ini pun menjadi kendala karena institusi ini ingin meletakkan organisasi mahasiswa berada di bawah mereka.

”Sejak tokoh Dewan Adat Papua, Theys Eluay, mati, tidak ada satu gerakan,” kata Bobi. Oleh karena itu, ia sepakat, gerakan mahasiswa perlu dibenahi kembali. Jangan sampai berkeping-keping dan termakan oleh intervensi pihak luar. Yang jelas, mereka kini telah memiliki agenda bersama, yaitu International Parliamentarians for West Papua yang merupakan jalur diplomasi untuk untuk mengampanyekan kedaulatan lewat lembaga-lembaga internasional.