Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanpa Perpustakaan dan Laboratorium

Kompas.com - 25/06/2011, 03:03 WIB

Jangan tanya perpustakaan, apalagi laboratorium. Di awang- awang. Bangunan sekolah serba darurat, mirip gubuk!” kata Nikson Tanesib, Kepala SMA Negeri 1 Amabi Oefeto di Desa Fatukanutu, Kabupaten Kupang, NTT, Rabu (22/6). Sekolah itu 75 kilometer timur Kota Kupang. Dua kilometer dari simpang jalan antarkecamatan di Fatukanutu. Badan jalan tanpa aspal.

Empat bangunan lama—kantor, ruang guru, dan dua gedung sekolah kapasitas empat ruang kelas—dibangun seadanya. Reyot. Tiang dan rangka bangunan dirangkai dari kayu bulat. Dinding dan sekat dari bebak (rangkaian pelepah gewang, sejenis palem).

Bangunan utama tiga ruang kelas beratap seng berkarat dan berlubang. Maklum, seng bekas bongkaran kantor camat Kupang Timur. ”Awalnya mau dibagi untuk pegawai,” kata Nelson Nome, salah satu guru.

Tiga bangunan lain beratap daun gewang. Satu sisi ruang kelas roboh diterjang angin.

Gangguan pelajaran itu biasa. Dengan sekat ruang kelas seadanya, konsentrasi belajar terganggu suara dari ruang sebelah.

SMA Negeri Amabi Oefeto berusia lima tahun. Sekolah berstatus definitif Oktober 2010. SMA itu baru mengadakan sendiri UN tahun ini dengan 22 peserta. Hasilnya, 95,45 persen siswa lulus. Namun, UN menggunakan gedung pinjaman SMAN 1 Kupang Timur.

SMA Amabi Oefeto punya 118 siswa dan 20 guru, termasuk kepala sekolah. Para guru bergelar S-1 (17), diploma III (2), dan satu lagi mahasiswa tingkat akhir. Status guru, 17 orang di antaranya honorer yang dibayar sesuai beban mengajar Rp 10.000 per jam.

Sumber dananya, bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) Rp 7.670.000 per bulan, dibayar tiap empat bulan Rp 30.680.000. Tak cukup memenuhi honor 17 guru honorer yang setiap bulannya Rp 8.470.000.

Akibatnya, tiap bulan sekolah nombok Rp 800.000 (Rp 3,2 juta per empat bulan). Selama ini, dana BOMM empat bulanan itu sepenuhnya untuk honor tiga bulan ke-17 guru. Mereka rela tak menerima haknya sebulan, tetapi tetap jadi utang sekolah.

”Sekolah akan bertemu komite membahas kemungkinan memungut iuran sekolah. Jika disepakati untuk menggenapi honor guru itu,” kata Nikson.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com