Ketika APBN Terkoyak Korupsi

Dradjad mengungkapkan, biaya riil proyek yang didanai APBN bisa hanya 30-40 persen dari anggarannya. Selebihnya digerogoti ramai-ramai. Begitu parahnya korupsi APBN, Dradjad menggambarkan, untuk membangun jalan di Indonesia dengan anggaran yang sama bisa terbangun dua sampai tiga kali lipat panjang dan lebarnya jalan di Singapura dan Malaysia.

Menurut Dradjad, kalau menteri keuangan bisa bertindak tegas, APBN bisa selamat. ”Jika pembahasan anggaran dihalangi DPR, Menkeu teriak saja dirinya dihalangi DPR membahas anggaran karena ingin memangkas praktik percaloan,” katanya.

Adanya sinyalemen di internal Kementerian Keuangan bermula dari penggerogotan anggaran, Menkeu menyatakan tiga direktorat jenderal yang rawan, yakni anggaran, perimbangan keuangan, dan perbendaharaan, harus meningkatkan integritas dan keprofesionalannya. ”Kami juga menerapkan wistle blower yang akan melaporkan tiap penyimpangan dengan kualitas laporan yang akuntabel. Harus ada nama lengkap pelapor sehingga jangan juga jadi fitnah,” kata dia.

Menurut Dradjad, transparansi penyusunan anggaran mesti ditingkatkan sejak dari kementerian dan lembaga. Setelah itu, pengawasannya diperketat. Masalahnya, pada saat penggunaan anggaran diaudit dan ditemukan penyalahgunaan anggaran, terjadi lagi kolusi antara auditor dan yang diaudit. Alamaaak...!