Pemerintah Didesak Bangun "Sekolah Aman"

JAKARTA, KOMPAS.com — Berbagai bencana alam yang sering kali melanda Indonesia memberikan dampak besar terhadap sektor perekonomian, sosial, dan pendidikan. Nilai ekonomis dari kerusakan fasilitas pendidikan yang disebabkan oleh bencana juga menimbulkan kerugian yang sangat signifikan.

Berdasarkan rencana nasional penanggulangan bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2010 sampai 2014, sedikitnya ada 23 provinsi yang masuk dalam kategori risiko tinggi terhadap gempa bumi di Indonesia. Hal ini berarti akan berdampak pada lebih dari 130.000 bangunan sekolah yang berpotensi terhantam gempa bumi dan juga mengancam siswa sekolah beserta seluruh fasilitasnya.

Oleh karena itu, BNPB bersama Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan menggelar diskusi panel "Sekolah Aman untuk Anak Bangsa". Diskusi ini juga digelar sebagai refleksi setahun kampanye sejuta sekolah dan rumah sakit yang aman dari ancaman bencana gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan banjir.

Kepala BNPB Syamsul Maarif mengatakan, anak-anak di sekolah merupakan komunitas yang sangat rentan terhadap bencana. Hal itu mengingat dari 1,2 miliar jumlah anak usia sekolah di seluruh dunia, sebanyak 875 juta siswa, termasuk di Indonesia, tinggal di daerah rawan gempa bumi. Ia menyayangkan banyaknya bangunan sekolah berkualitas di bawah standar, padahal sebagian besar kehidupan anak berlangsung di sekolah.

"Sebagian besar bangunan sekolah di Indonesia belum didesain aman gempa, tsunami, dan gunung meletus. Ini menjadi bom waktu yang membahayakan siswa dan seluruh peserta didik," kata Syamsul, Rabu (27/7/2011), di Jakarta.

Ia memaparkan, berdasarkan data tahun 2010 dari Bank Dunia, Indonesia masuk dalam empat besar dengan jumlah sekolah terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, terdapat ribuan sekolah yang berada di wilayah dengan risiko gempa tinggi.

Dari 144.507 SD, sebanyak 109.401 SD berada di provinsi dengan risiko gempa tinggi. Untuk SLB, sebanyak 1.147 sekolah dari total 1.455 sekolahnya berisiko terkena gempa. Begitu pula dengan SMP yang berjumlah 18.855 sekolah dari total 26.277 juga berada dalam risiko gempa tinggi. Semantara dari total 10.239 SMA di Indonesia, sebanyak 7.237 sekolahnya berada di kawasan dengan risiko gempa yang cukup tinggi.

Menurut Syamsul, yang terpenting adalah membangun kesadaran di semua elemen akan sekolah yang aman dari ancaman gempa. Selain itu, tugas pemerintah bukan hanya berkewajiban merehabilitasi sekolah yang rusak, tetapi juga harus memerhatikan sekolah yang belum tertimpa bencana.

"Di mana-mana saya temukan sekolah yang berada di kawasan dengan risiko gempa tinggi. Seharusnya sekolah itu bisa lebih baik, tetapi terkesan dibangun asal jadi. 'Sekolah aman' itu adalah aman gempa. Tak perlu mewah. Yang terpenting, kalaupun roboh, maka robohnya secara perlahan. Kalaupun menimpa siswa, maka akan menimpa secara empuk," katanya.

Saat ini, Syamsul mengaku telah menyerahkan data 60 kabupaten/kota kepada Kementerian Pendidikan Nasional yang jumlah sekolahnya paling banyak terancam gempa. Data itu akan dijadikan sebagai proyek percontohan (pilot project) sekolah aman. Di samping penguatan struktur, panduan sekolah aman juga mengusulkan adanya pelatihan kepada kontraktor dan panitia pengawas tentang teknik pelaksanaan serta pengawasan proses penguatan struktur dan faktor keselamatan bangunan dan lingkungan sekolah.

Semua itu, katanya, telah disampaikan kepada Wakil Menteri Pendidikan Nasional. Ia berharap komponen sekolah aman itu dapat memanfaatkan dana alokasi khusus pendidikan tahun 2011 yang nilainya mencapai Rp 11 triliun.

"Selanjutnya tergantung Kemdiknas karena kami tidak mempunyai wewenang untuk membangun sekolah aman," kata Syamsul.