Unas, WWF, dan Malaysia Gelar Penelitian

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah belum memberikan perhatian lebih terhadap hasil penelitian akademisi kampus. Terbukti, sejak tahun 2004 Universitas Nasional (Unas) melakukan beberapa kali penelitian tentang pembangunan di wilayah perbatasan, khususnya di wilayah Kalimantan, belum ada tanggapan serius dari pemerintah terkait penelitian tersebut. Padahal, hasil penelitian yang dilakukan itu sudah didokumentasikan ke dalam jurnal ilmiah yang selanjutnya dilaporkan kepada pemerintah terkait.

Saat ini, Unas bekerja sama dengan World Wildlife Fund (WWF) tengah merencanakan suatu proyek penelitian pembangunan daerah perbatasan selama tiga tahun. Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unas, Ernawati Sinaga, mengatakan, ia akan mengerahkan semua peneliti dari berbagai disiplin ilmu yang dimiliki Unas. Nantinya, kegiatan ini akan meneliti seluruh indikator, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan serta diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam upaya membangun daerah perbatasan.

"Daerah perbatasan itu punya banyak masalah. Kami punya banyak ide yang melayang-layang di udara. Makanya, kami perlu bantuan untuk membumikan ide-ide itu. Beberapa kali sudah pernah melakukan penelitian di daerah perbatasan, tetapi lebih banyak mengupas aspek ekonomi dan politik. Baru pada tahun ini kami melakukan penelitian yang memadukan semua disiplin ilmu," kata Ernawati, Jumat (29/7/2011), di Jakarta.

Untuk mendukung penelitian itu, Unas bersama WWF dan dua universitas dari Malaysia menggelar workshop internasional bertajuk "Pembangunan Berbasis Lingkungan di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia-Brunei, Kawasan Heart of Borneo (HoB): Sebuah Pendekatan Multi Disiplin". Workshop yang dihadiri oleh puluhan pakar dan peneliti dari ketiga universitas itu diharapkan mampu menghasilkan gagasan-gagasan tentang pembangunan di daerah perbatasan dan selanjutnya akan direkomendasikan kepada pemerintah di setiap negara.

Menurut Erna, workshop ini penting dilakukan guna memetakan masalah dan mengidentifikasi skala prioritas dalam membangun daerah perbatasan. Hal ini mengingat persoalan pembangunan di daerah perbatasan merupakan masalah beberapa negara terkait, khususnya kawasan HoB yang merupakan kawasan pegunungan dan sumber air penting.

Ia mengatakan, jika kawasan ini rusak, seluruh penduduk Kalimantan tidak akan mendapatkan air, baik itu Indonesia, Malaysia, maupun Brunei. Bahkan, jika hutan di kawasan ini terus rusak, seluruh penduduk di dunia akan kekurangan oksigen dan mengurangi keanekaragaman hayati.

"Kegiatan ini sudah berlangsung dari tahun ke tahun, tetapi saat ini ada bantuan dari WWF. Didasari oleh pemikiran bahwa daerah perbatasan kurang sejahtera dan masuk dalam kategori daerah miskin, karena itu kegiatan ini diharapkan dapat membuat wacana agar daerah perbatasan lebih sejahtera," ujarnya.

Erna menjelaskan, dalam kegiatan itu, selain soal keamanan dan pencurian kayu, pihaknya juga akan melakukan banyak tinjauan, seperti mencarikan mata pencarian alternatif bagi masyarakat.

"Ini proyek tiga tahun. Partner terbesar kami adalah masyarakat dan kami juga akan mengidentifikasi perguruan tinggi lokal yang bisa kami dekati. Mudah-mudahan Brunei akan segera bergabung," ujarnya.