Pungutan Masih Saja Terjadi

Oleh Luki Aulia

Setiap anak tanpa terkecuali berhak memperoleh pendidikan. Untuk itu, pemerintah memberlakukan wajib belajar sembilan tahun mulai jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, sesuai program Pendidikan untuk Semua (Education for All) di dunia untuk memenuhi target Tujuan Pembangunan Milenium atau MDGs. 

Sayangnya, target Pendidikan untuk Semua (PUS) masih jauh dari harapan karena masih banyak anak yang tidak mendapat akses pendidikan dan putus sekolah. Penyebabnya banyak, mulai dari kualitas guru yang rendah hingga sarana prasarana minim.

Menurut Kepala Unit Pendidikan UNESCO Jakarta Anwar Al-Said, penyebab utama adalah lemahnya komitmen politik pada peningkatan kualitas pendidikan. ”Keberhasilan sistem pendidikan tergantung pada komitmen politik untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar dan penggunaan yang efektif dan efisien,” kata Anwar.

Sampai saat ini ada 67 juta anak di dunia yang tidak bisa mengakses pendidikan. Hingga batas akhir target MDGs di tahun 2015, diperkirakan masih ada 29 juta anak yang tidak sekolah. Jika pun akses pendidikan dibuka lebar, masih ada hambatan lain, yakni persoalan putus sekolah di jenjang pendidikan dasar.

”Hasil penelitian kami, hanya 80 persen siswa yang masuk sekolah bersama-sama dan lulus bersama-sama. Artinya, ada 20 persen siswa yang diduga kuat putus sekolah,” kata Anwar.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Suyanto memperkirakan, tingkat putus sekolah di SD mencapai 1,5 persen (67.500 siswa) dari total 4,5 juta siswa SD yang masuk tahun ini. Adapun tingkat putus sekolah di SMP bisa mencapai 1,65 persen (54.450 siswa) dari total 3,3 juta siswa baru SMP tahun ini.

Penyebab anak putus sekolah beragam, tetapi mayoritas karena kesulitan ekonomi. Alasan ekonomi pula yang kerap melatarbelakangi keputusan orang- tua untuk tidak menyekolahkan anak. Mengantisipasi meningkatnya angka putus sekolah, pemerintah menyiapkan dana tambahan Rp 858 miliar untuk beasiswa bagi 2,6 juta siswa kurang mampu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2011.

Untuk mengejar target MDGs 2015, selain beasiswa bagi anak miskin, pemerintah juga mengucurkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk memastikan pendidikan gratis di pendidikan dasar.

Data Kemdiknas menunjukkan, tahun 2011 terdapat 44,29 juta siswa yang harus dibiayai pemerintah sehingga total pagu indikatif anggaran BOS yang disediakan mencapai Rp 19,858 triliun. Tahun 2012, diperkirakan ada kenaikan jumlah siswa menjadi 44,712 juta orang.