Anak-anak TKI Dililit Banyak Masalah

Tarakan, Kompas - Anak-anak tenaga kerja Indonesia di Sabah, Malaysia, banyak menghadapi masalah di bidang pendidikan. Karena itu, perlu berbagai terobosan untuk mengurai masalah serta meningkatkan derajat kemanusiaan mereka.

Berbagai persoalan pendidikan anak-anak TKI tersebut terungkap dalam dialog Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh dengan siswa, guru, dan orangtua siswa yang merupakan TKI. Dialog dilanjutkan dengan peninjauan ke lokasi sekolah di perkebunan sawit Merotai, Tawau, Negara Bagian Sabah, Malaysia, Minggu (21/8).

Dari hasil kunjungan di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut terungkap bahwa persoalan paling mendasar, antara lain, anak-anak TKI tidak memiliki akses untuk masuk ke sekolah negeri Malaysia. Akibatnya, banyak anak yang tak mengenyam bangku pendidikan sehingga buta huruf. Padahal, anak-anak TKI di Malaysia jumlahnya tidak sedikit. Di Sabah saja sekitar 45.000 anak usia sekolah dasar dan 26.000 di antaranya di Tawau.

Untuk mengatasi persoalan ini, lembaga swadaya masyarakat Humana mendirikan beberapa pusat belajar atau learning centre (LC) di beberapa lokasi perkebunan sawit. Namun, bukan berarti persoalan selesai. Keterbatasan guru serta kurikulum pendidikan menjadi masalah.

   ”Agar kurikulum tetap mengacu ke Indonesia dan anak-anak TKI tidak kehilangan jati diri bangsa, pemerintah mendirikan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK),” kata Nuh.

SIKK akan menjadi rujukan bagi pusat belajar yang tersebar di beberapa perkebunan sawit di Malaysia. ”Pendirian SKII ini pun sebagai solusi karena anak-anak yang telah selesai mengikuti pendidikan dasar di learning centre (LC), surat keterangan lulusnya tidak berlaku di Indonesia. Kini dengan surat keterangan dari SIKK, ijazahnya berlaku di Indonesia,” kata Dadang Hermawan, Kepala SIKK.

Persoalan lainnya, anak-anak TKI yang lahir di Malaysia sebagian besar tidak memiliki akta kelahiran. Akibatnya, mereka terhalang persoalan administratif jika ingin melanjutkan pendidikan di Indonesia. ”Persoalan adminstratif kini terselesaikan dengan adanya SIKK. Sedangkan agar anak-anak TKI mau melanjutkan sekolah, akan segera dibangun asrama bagi anak TKI di Nunukan,” kata Nuh. (THY)