Tiga Opsi Status Perguruan Tinggi Negeri

Reni Marlina, anggota Komisi X, mengatakan, apa pun status PTN, bagi masyarakat, yang penting bisa kuliah di perguruan tinggi bermutu dengan biaya terjangkau. Perguruan tinggi bermutu seperti yang dicerminkan PTN BHMN diminta jangan komersial yang memungut dana pendidikan besar dari mahasiswa.

Rektor IPB Herry Suhardiyanto menambahkan, soal pembiayaan ini memang jadi persoalan. Peran pemerintah tetap harus jelas. "Untuk ketenagaan, di PTN otonom mestinya juga bisa mengelola dosen dan pegawai PNS," kata Herry.

Menurut Herry, pemerintah dengan persetujuan DPR bakal menetapkan satuan biaya pendidikan tinggi secara periodik. Ini bisa jadi dasar untuk perhitungan biaya yang mesti ditanggung mahasiswa, pemerintah, dan perguruan tinggi.

"Untuk yang tidak bisa membayar penuh, itu mesti dapat subsidi dari pemerintah. Yang mampu membayar penuh tetap diizinkan membayar penuh," kata Herry.

Rektor ITB Akhmaloka mengatakan, bantuan pemerintah untuk PTN otonom semestinya bukan cuma biaya pendidikan.

"Terkait SDM di kampus juga mesti dibantu. Kalau semua ketenagaan, seperti dosen dan pegawai, dibebankan ke PTN otonom, nanti komersial lagi," kata Akhmaloka.