Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendidikan dan Kebudayaan Memang Harus Saling Menopang

Kompas.com - 18/10/2011, 13:16 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penunjukan satu wakil menteri baru yang akan mendampingi Menteri Pendidikan Nasional M Nuh dilatarbelakangi penambahan tugas yang akan diemban Kementerian Pendidikan Nasional. Kementerian ini tak lagi hanya menangani hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, tetapi juga kebudayaan.

Pengamat pendidikan Arief Rachman mendukung dikembalikannya urusan kebudayaan menjadi domain kewenangan Kementerian Pendidikan Nasional. Menurutnya, pendidikan dan kebudayaan seperti pohon ilmu yang saling terkait dan tidak bisa terpisahkan. Akan tetapi, Arief menekankan, yang harus dipertegas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah konsep dan filosofisnya.

"Sebenarnya memang harus jangan dipisahkan. Program pendidikan membuat kebudayaan yang baik, dan kebudayaan melahirkan pendidikan yang mulia," kata Arief, Selasa (18/10/2011), di Jakarta.

Lebih jauh ia menjelaskan, pendidikan dan kebudayaan bersifat saling melengkapi dari dua benda yang senyawa. Tujuan pendidikan adalah untuk membentuk masyarakat yang berbudaya dan beradab. Menurutnya, jika sudah berbudaya maka secara otomatis akan mendorong terbentuknya masyarakat yang berkecukupan.

"Pendidikan dan kebudayaan adalah landasan dari kemapanan," ujarnya.

Selain itu, menurut Arief, untuk meraih hasil yang optimal dari kinerja kementerian ini, harus pula diperjelas visi dari pendidikan dan kebudayaan apa yang nantinya akan diterapkan ketika sudah berada dalam satu atap. Oleh karena itu, siapa saja yang akan memimpin kementerian nantinya, harus mampu menajamkan urusan pendidikan dan kebudayaan menjadi dua hal yang saling menopang.

"Mengemas orang yang berpendidikan untuk membentuk orang yang berbudaya," kata Arief.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Nasional M Nuh mengungkapkan, tugas baru yang akan diemban oleh Kemdiknas itu karena di dalam kebudayaan juga mengandung unsur tuntunan yang tidak terlepas dari pendidikan itu sendiri. Selama ini, kebudayaan menjadi domain kewenangan yang melekat pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

"Dari berbagai pandangan dan dilihat lebih mendalam. Urusan kebudayaan bisa dibagi dua, ada yang namanya tuntunan dan tontonan," kata Nuh.

Ia menjelaskan, tuntunan dalam kebudayaan itu terkait dengan nilai dan tidak sesuai jika dikomersilkan. Menurutnya, perdebatan mengenai kebudayaan itu lebih dekat pada persoalan yang melekat pada diri manusia. Baik yang menyangkut pola pikir, kepercayaan yang dianut, kebiasaan dan budaya itu sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau