Gumilar: Pemilihan Rektor Dipercepat? Siapa yang "Milih"?

JAKARTA, KOMPAS.com — Kisruh yang terjadi di Universitas Indonesia (UI) masih terus berlanjut dan belum juga menemukan pangkal penyelesaian. Salah seorang anggota Majelis Wali Amanat (MWA) UI, Akmal Taher, bahkan berniat mengirimkan surat permohonan percepatan pemilihan rektor UI kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh.

Menanggapi rencana itu, Rektor UI Gumilar R Somantri mengaku tak risau. Menurut Gumilar, Akmal Taher bukan anggota MWA. Ia mengatakan, keberadaan Akmal di MWA tanpa surat keputusan (SK).

Gumilar mempersilakan jika ada pihak-pihak yang berniat mengajukan surat permohonan agar pemilihan rektor dipercepat. Ia meyakini, permintaan itu akan disikapi dengan bijaksana oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Terlebih lagi, lanjutnya, posisi MWA sudah diperjelas dengan putusan Mahkamah Agung (MA) bahwa PP 152 masih tetap bisa berlaku hanya ketika tidak bertentangan dengan PP 66/2011. PP ini, menurutnya, sudah menghapus kewenangan MWA sebagai organ tertinggi di universitas tersebut.

"Mereka bilang pemilihan rektor agar dipercepat, tetapi siapa yang memilih? PP 66 mengatur jika itu bukan kewenangan MWA. Lalu kenapa harus dipercepat? Apakah MWA punya kewenangan? Usul kepada menteri ya silakan karena semua orang boleh usul," kata Gumilar kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis (24/11/2011).

Seperti diberitakan, Gumilar mengklaim bahwa MWA sudah tidak mempunyai kewenangan apa pun setelah keluarnya PP 66/2011. Hal itu semakin diperkuat oleh pendapat resmi dari lembaga peradilan tertinggi, yaitu MA.

"Kita mau ikut pendapat siapa lagi? Kita kan negara hukum, maka segala sesuatu harus tunduk pada aturan dan kaidah hukum yang berlaku," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada masalah apa pun di dalam tubuh UI.

"Di UI tidak ada masalah, kecuali ada segelintir orang yang mungkin tidak sependapat dengan putusan MA. Saya kira kuncinya harus legowo. Transisi berjalan, lalu semestinya mereka ikut membantu," kata Gumilar.