Disdik Mengaku Tak Tahu Program "Satu Guru Satu Laptop"

MALANG,KOMPAS.com - DPRD Kota Malang, Jawa Timur, akhirnya memanggil Dinas Pendidikan Kota Malang untuk mengklarifikasi protes para guru terkait program "Satu Guru Satu Laptop (Sagusala)", Senin (20/2/2012). Protes para guru disampaikan lebih kurang dua pekan lalu (Baca: Diwajibkan Beli Laptop, Guru-guru di Malang Protes).

Sebelumnya, Dinas Pendidikan enggan menanggapi protes para guru. Dalam pertemuan dengan Komisi D DPRD Kota Malang, Dinas mengaku tak tahu menahu mengenai program tersebut. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaidah mengatakan, program Sagusala  bukan program Dinas, melainkan program Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pusat yang diturunkan ke daerah.

"Namun, setahu kami, program Sagusala itu, tidak ada unsur pemaksaan apalagi kewajiban untuk membeli laptop," katanya.

Zubaidah menegaskan, pihaknya sudah memanggil PGRI Kota Malang untuk mengklarifikasi persoalan tersebut.

"Memang tidak ada paksaan dan kewajiban. Sampai saat ini, dari 3.666 total guru yang lolos sertifikasi di Kota Malang, mulai dari TK hingga SMA/SMK, hanya 577 guru yang membeli laptop, atau 15,7 persen dari guru yang ada," ujar Zubaidah.

"Kita sudah sejak awal mengatakan bahwa program Sagusala itu program PGRI pusat dan untuk nasional," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Suwarjana menambahkan, kalau pun ada pihak yang mewajibkan pembelian laptop itu, menurutnya, perbuatan oknum.

"Tetapi bukan atas nama Dispendik. Karena anggota PGRI atau lainnya juga masuk bagian dari Dispendik," katanya.

Lebih lanjut Suwarjana mengatakan, dari 577 pembeli laptop itu, jika ada yang ingin mengembalikan, bisa berkoordinasi dengan vendornya.

"Silahkan kalau mau dikembalikan di vendornya, bukan ke Dispendik. Karena bukan program Dispendik," tegasnya.

Namun, saat ditanya mengenai adanya rekomendasi peminjaman uang ke Bank Jatim kepada para guru yang lolos sertifikasi, Suwarjana tidak menampiknya. Akan tetapi, menurutnya, Dinas hanya bersifat memfasilitasi.

"Bahkan bukan hanya pembelian laptop. Kalau guru ada yang mau pinjam uang ke Bank Jatim untuk mebeli rumah atau mobil atau biaya anaknya sekolah, Ddispendik juga akan memfasilitasinya," ujar Suwarjana.

Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Christea Frisdiantara juga menyatakan hal yang sama. Ia mengatakan, Sagusala merupakan program PGRI dan tidak berhubungan dengan Dinas Pendidikan.

"Jadi, bagi yang sudah beli, silakan kalau mau dikembalikan, asal vendornya mau. Saya tegaskan, program itu memang bagus. Tapi tidak bagus, kalau dipaksakan atau diwajibkan. Soal ada pihak yang mengatasnamankan Dispendik, silahkan ditanya ke vendornya. Karena yang mendistribusikan ada vendor," kata Christea.

Ia membantah bahwa pernyataan dan tanggapan yang disampaikan hanya mengkambinghitamkan PGRI. "Bukan mengkambing hitamkan PGRI. Karena program itu memang program PGRI," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada 8 Februari 2012, ratusan guru mengaku dipaksa beli laptop dengan perintah Dinas Pendidikan Kota Malang. Hal itu setelah beberapa kali Dinas menyosialisasikannya kepada guru yang lolos sertifikasi. Tujuan pembelian laptop, agar para guru tidak gagap teknologi (Gaptek). Akan tetapi, para guru menolak. Selain dipaksa membeli walau sudah punya laptop, harganya juga dinilai lebih mahal daripada harga pasaran.