Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menguji Kepemimpinan dari Luar Keraton

Kompas.com - 31/03/2012, 01:59 WIB

Catatan menjanjikan juga diperlihatkan Bupati Sleman saat ini, Sri Purnomo, yang memimpin pengungsian lebih dari 25.000 jiwa warga dari lereng Gunung Merapi saat erupsi tahun 2010. Kinerja baik juga dilakukan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo dengan menggelar pengobatan gratis di semua puskesmas di wilayahnya.

Prestasi beberapa kepala daerah itu mencerminkan transformasi menarik dalam kepemimpinan di DIY. Dahulu, pang- reh praja atau sistem pemerintahan Keraton Yogyakarta terbagi atas empat kabupaten, yaitu Yogyakarta, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo, dipimpin seorang bupati yang merupakan abdi dalem keraton. Satu kabupaten tambahan adalah Sleman, sebelumnya kawedanan di bawah Kabupaten Yogyakarta (Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya, 2010).

Transformasi

Kini, Keraton Yogyakarta telah bermetamorfosis menjadi provinsi dengan lima kabupaten/kota. Tak seperti Sultan dan Paku Alam yang ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur, kepala daerah di kabupaten dan kota itu dipilih dalam pilkada langsung. Mereka berasal dari beragam latar belakang, seperti pengusaha, dokter, birokrat, atau politisi.

Dalam mekanisme demokrasi, mereka harus melakukan kerja-kerja politik. Untuk mencalonkan diri, misalnya, setiap bakal calon harus diusung partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD kabupaten atau kota. Mereka juga mesti merebut hati rakyat, serta membangun kredibilitas dan popularitas dengan citra yang baik.

Ketika menjabat pun, kepala daerah dituntut sungguh-sungguh bekerja nyata agar tidak kehilangan kepercayaan rakyat. Kepala daerah jadi jabatan publik yang dikompetisikan secara terbuka. Harapannya agar lahir pemerintahan yang bertanggung jawab, bersih, adil, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Menurut pengajar Hukum Administrasi dan Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, kondisi itu menguntungkan masyarakat di DIY. Paling tidak, rakyat di tingkat kabupaten dan kota bisa menjalankan demokrasi langsung. Dengan pemimpin terbaik, setiap daerah berpeluang mengembangkan diri.

Namun, kesuksesan daerah tersebut tak lepas dari peran Sultan sebagai Raja Keraton Yogyakarta dan Gubernur DIY. Selama ini, Sultan berkomitmen untuk memberikan keleluasaan bagi setiap kepala daerah untuk berinovasi, membuat program-program populis, dan meningkatkan pelayanan publik.

”Agak sulit membayangkan program-program di kabupaten atau kota itu bisa berjalan tanpa iklim kondusif dari Sultan,” kata Oce Madril.

Perbandingan

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com