Pendidikan Berkualitas Masih Sekadar Harapan

Jakarta, Kompas - Indonesia memiliki peluang untuk maju pada dua atau tiga dekade mendatang dengan adanya bonus demografi, yakni banyaknya penduduk usia produktif. Namun, potensi besar yang membutuhkan generasi muda terdidik itu menghadapi persoalan serius antara lain kualitas pendidikan yang masih tergolong rendah.

Persoalan ini mengemuka dalam seminar bertajuk ”Pendidikan Indonesia: Harapan dan Kenyataan” yang dilaksanakan SMA Kolese Gonzaga di Jakarta, Sabtu (5/5). Tampil sebagai pembicara, Direktur Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Totok Supriyanto, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef, Guru Besar Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Anita Lie, dan Guru Besar Universitas Sanata Dharma Paul Suparno.

Anita Lie mengatakan belum ada kesejajaran tujuan politis dengan tujuan pembangunan. ”Anggaran pendidikan besar, tetapi indikator pencapaian pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah,” ujar Anita Lie.

Mengutip data Bank Dunia, Anita Lie menyebutkan, rata-rata lama bersekolah di Indonesia masih 8,0 tahun untuk laki-laki dan 7,5 tahun untuk perempuan. ”Secara gamblang, data ini menunjukkan kegagalan program wajib belajar sembilan tahun yang telah ditetapkan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Namun, dalam waktu dekat segera akan muncul isu populer wajib belajar 12 tahun. Ini bisa menguntungkan kepentingan politik pemerintah sekarang saja,” kata Anita Lie.

Totok Supriyanto, Direktur Pembinaan SMA Kemdikbud, mengatakan, persoalan pendidikan di negeri ini memang terus muncul meski berbagai upaya juga dilakukan pemerintah.

Paul Suparno menyoroti pendidikan nasional yang belum melaksanakan pendekatan holistik menjadikan manusia Indonesia yang utuh. ”Pendidikan karakter memang dicanangkan dan dijalankan, tetapi belum menjadi bagian dari seluruh pendidikan nasional kita,” ujar Paul.

Daoed Joesoef mengatakan, pendidikan nasional Indonesia mesti bisa berperan untuk membentuk warga bangsa. ”Sistem pendidikan nasional kita perlu menyadari anak didiknya adalah warga Indonesia, bukan anak suku yang lahir di salah satu daerah di Indonesia,” ujarnya. (ELN)