Kompas.com - 20/06/2012, 09:07 WIB
EditorLusia Kus Anna

Yohanes Nugroho Widiyanto

Peran mahasiswa dalam penentuan arah bangsa sudah terbukti dalam sejarah republik ini. Merekalah tulang punggung pembentukan sebuah masyarakat madani yang dilandasi oleh cara hidup dan berpikir demokratis, beradab, serta memiliki keunggulan kompetitif dalam berhadapan dengan negara-negara lain di era global ini.

Berbeda dengan pendidikan dasar dan menengah yang menjadi kewajiban konstitusional negara untuk menyediakannya, kursi yang tersedia di perguruan tinggi memang tidak sebanding dengan jumlah lulusan pendidikan menengah atas. Oleh karena itu, seleksi mahasiswa baru, terutama di universitas negeri, menempati peran yang sangat besar dalam menentukan siapa yang nantinya akan dididik menjadi calon pemimpin bangsa.

Seleksi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan prosesnya, yang berarti akuntabilitasnya rendah dan yang tidak memberikan kesempatan yang adil, terutama bagi kelompok terpinggirkan (ekuitas rendah), hanya akan membuat bangsa ini terkungkung lingkaran setan ketidakadilan dan ketidakmerataan.

Mobilitas sosial

Kesempatan untuk mendapatkan bangku di perguruan tinggi memang berhubungan dengan mobilitas sosial. Seseorang bisa berpindah status sosial ekonominya ke tingkat yang lebih tinggi apabila sudah lulus dan mendapatkan pekerjaan. Hal ini didasarkan pada situasi umum bahwa orang yang meraih sarjana mendapat kesempatan lebih besar untuk meraih pekerjaan profesional dengan penghasilan yang lebih besar.

Dalam konteks itulah Ruth A Childs et al (2011) menyebut ada tiga pola mobilitas sosial yang digunakan dalam menentukan penerimaan mahasiswa baru. Pertama adalah contest mobility, di mana panitia seleksi mahasiswa baru melihat bahwa semua calon mempunyai kesempatan yang sama sehingga yang terbaik sajalah yang bisa diterima.

Biasanya yang jadi ukuran ialah nilai dalam tes standar (dalam konteks Indonesia: hasil tes seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri/SNMPTN). Sistem ini seolah menyiratkan keadilan karena hanya anak bangsa terbaik yang berhak mendapatkan kursi di PTN. Akan tetapi, sistem ini jelas menafikan kesenjangan sosial ekonomi yang nyata di republik ini.

Seorang yang berasal dari keluarga menengah ke atas yang didukung gizi yang baik, tidak ada beban untuk membantu keluarga mencari nafkah, dan mendapat tambahan pelajaran dari lembaga bimbingan belajar yang bisa ”menyiasati” soal ujian tertulis SNMPTN jelas memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapat skor yang lebih tinggi.

Inilah sebuah kontes/pertandingan yang seakan adil, tetapi sebenarnya tidak adil. Ibarat mempertandingkan seorang petinju dari kelas berat melawan petinju dari kelas nyamuk. Praktik ketidakadilan yang lebih tragis lagi adalah ”kontes” yang mempertandingkan seberapa besar nilai uang yang akan disumbang lewat jalur undangan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.