Akuntabilitas dan Ekuitas Penerimaan Mahasiswa

Pola ketiga ini memiliki kemiripan dengan pola kedua. Yang membedakan adalah bahwa ada unsur transparansi dalam prosesnya. Kalau pola pertama hanya menonjolkan sisi akuntabilitas dan pola kedua hanya menonjolkan unsur ekuitas, pola ketiga ini menonjolkan unsur ekuitas tanpa melupakan unsur akuntabilitas.

Ekuitas perlu

Alangkah baiknya para pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan menentukan kebijakan bersama untuk meningkatkan ekuitas penerimaan mahasiswa baru tanpa melupakan akuntabilitas proses seleksinya. Sudah saatnya kelompok yang diidentifikasi sebagai kalangan yang terpinggirkan (kaum miskin, buruh tani, suku terpencil, bagian timur Indonesia, dan seterusnya) memperoleh kesempatan lebih besar masuk perguruan tinggi berkualitas.

Program Bidik Misi yang diharapkan meningkatkan ekuitas menunjukkan penyerapan yang rendah, di mana dari 40.000 kursi yang tersedia, hanya terserap 15.000. Pemerintah semestinya menyikapinya dengan memberikannya kursi yang tersisa kepada perguruan tinggi swasta (PTS) yang selama ini menjadi tumpuan harapan para calon mahasiswa yang gagal menembus PTN.

Dikotomi PTN dan PTS harus dihapus kalau kita menginginkan sebuah rekayasa sosial yang melibatkan seluruh potensi bangsa. Yang penting para calon mahasiswa harus direkrut lewat proses yang transparan dan dibantu proses belajarnya sehingga mereka bisa kembali ke kelompok masyarakat asalnya dan membantu memperkecil kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia.

Yohanes Nugroho Widiyanto Dosen Unika Widya Mandala Surabaya