Bukan Indonesia kalau Tidak Akui Perbedaan

Sayangnya, kata Nusron, akhir-akhir ini banyak sekali kelompok dan daerah serta instansi yang mengatasnamakan demokrasi sudah jauh dari implementasi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

”Anehnya aparat keamanan mendiamkan. Kita sebagai bangsa yang terganggu seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa. Selama ini aparat kurang tegas dalam menindak kelompok-kelompok yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Intinya, polisi harus tegas dalam menjaga keragaman. Karena NKRI sedari awal didirikan di atas keragaman, Bhineka Tunggal Ika,” tegas Nusron.

Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Komjen Imam Sudjarwo yang hadir pada peringatan hari lahir GP Ansor digugat peserta Harlah GP Ansor terkait ketegasan polisi dalam mengatasi berbagai isu radikalisasi agama. Sikap ambivalensi polisi selama ini dianggap menyuburkan radikalisasi agama dan fundamentalisme tanpa arah.

”Negara akan terganggu stabilitasnya kalau polisinya kurang tegas dan terkesan melakukan pembiaran,” kata pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar, KH Najib Buchori.

Revolusi moral

Soal pemberantasan korupsi, kata Nusron, masalah ini harus menjadi legacy pemerintah. Korupsi sudah menjadi penyakit yang akut sampai ke pelosok desa. Tidak hanya melibatkan DPR, pejabat pusat dan daerah, tetapi pejabat tingkat desa pun sekarang sudah terkena penyakit ini.

”Harus ada revolusi moral dan dan mental dalam memberantas korupsi,” katanya. (LOK)