Mendialogkan Gawatnya Perbukuan Nasional

Dialog bisa dimulai dari sorotan Ketua Dewan Pertimbangan Ikapi Pusat Setia Dharma Madjid atas pembubaran Dewan Buku Nasional (DBN) oleh Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan alasan lembaga nonstruktural tersebut belum berkinerja baik (Kompas, 29/6/2012).

Memang, Keppres Nomor 110 Tahun 1999 mengamanatkan pembentukan DBN. Namun, saat saya menulis ”Menggulirkan Dewan Perbukuan Nasional” (Kompas, 18 September 2002), keppres tersebut belum terwujud. Baru 18 September 2002 dideklarasikan berdirinya DBN oleh para pemimpin perbukuan seperti Ikapi, Himpunan Penerjemah Indonesia, Ikatan Pengarang Aksara, dan Wanita Penulis Indonesia.

Pendirian DBN sepengetahuan Dr Malik Fadjar sebagai Mendikbud kala itu. Bahkan, staf ahlinya, Endro Sumardjo, ia izinkan mengetuai DBN. Ia juga membolehkan sebagian dari anggaran Badan Pertimbangan dan Pengembangan Perbukuan Nasional untuk membiayai kegiatan DBN, sambil menunggu peresmian DBN sebagai lembaga nonstruktural atas dasar putusan Keppres 13 September 1999.

Di situlah kami berusaha menyusun kebijakan dan strategi pengembangan perbukuan nasional dan menanggapi usulan Dewan Buku Kebangsaan Malaysia tentang Pembentukan Dewan Buku ASEAN.

Saran UNESCO

Konsep DBN diperkenalkan oleh Organisasi PBB untuk Pendidikan dan Kebudayaan (UNESCO) sebagai salah satu mekanisme pengembangan perbukuan nasional serta promosi minat baca. Data 1987 menunjukkan bahwa DBN telah dibentuk di 13 negara kawasan Asia, Afrika, dan Karibia. Di Asia Tenggara, DBN juga didirikan di Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Indonesia untuk menjawab kebutuhan bangsa akan buku. Di Indonesia, DBN bentukan 1978 itu disebut Badan Pertimbangan dan Pengembangan Buku Nasional (BPPBN).

DBN Filipina berada di bawah kantor kepresidenan untuk menjamin pengembangan industri buku lewat rumusan serta perwujudan suatu kebijakan perbukuan nasional. Rancangan pengembangan buku nasional DBN Filipina itu bisa menjadi model bagi DBN di Indonesia. Artinya, perbukuan nasional sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa langsung di bawah kendali Presiden RI.

Alfons Taryadi Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Ikapi (1998-2002)