Uji Kompetensi yang (Cukup) Menguji Kesabaran

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listiyarti menganggap kelemahan pada soal sebagai bentuk penghinaan pemerintah terhadap guru. Pihaknya telah menerima laporan dari 17 daerah jaringan FSGI.

"Menguji guru dengan soal-soal begitu, sama dengan menghina. Tapi akhirnya guru juga yang disalahkan," kata Retno.

Anggaran

Demikian pula soal anggaran. Sejumlah informasi terkait rupiah yang digelontorkan untuk membiayai pelaksanaan UKG berbeda-beda. Kemdikbud, saat ditanya, tak mau terbuka berapa besar dana yang dikeluarkan.

Anggota Komisi X DPR, Dedi Gumelar menyampaikan bahwa anggaran UKG tidak disampaikan secara rinci kepada DPR. Hal itu membuat pengesahannya tak didahului dengan perdebatan panjang.

Ia mengungkapkan, UKG menyedot kas negara sekitar Rp 300 miliar, dengan unit cost setiap peserta hampir mencapai Rp 200 ribu.

Akan tetapi, menurut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidik (Kepala BPSDMP-PMP) Kemdikbud Syawal Gultom, unit cost per guru yang mengikuti uji kompetensi ini hanya Rp 50 ribu. Entahlah, mana yang benar.

Sejumlah wartawan pernah meminta pejabat terkait untuk menjelaskan proporsi anggaran ujian itu. Akan tetapi tidak pernah ditanggapi secara serius.

Salah siapa?

Bukan mencari kambing hitam. Tetapi, sebuah gelaran besar di dunia pendidikan yang didanai dengan uang negara ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaannya yang diwarnai sejumlah persoalan harus memberikan jawaban, apa yang menyebabkannya bisa terjadi.

Menanggapi sejumlah persoalan, Kemdikbud seakan lepas tangan. Melepas sumber salah kepada para guru. Data yang tidak valid dianggap terjadi karena kesalahan guru yang melakukan perubahan tanpa konfirmasi.

Semua guru yang gagal mengikuti UKG gelombang pertama juga di-reschedule seenaknya, tanpa memperhitungkan kesiapan guru dari segi waktu, biaya transport yang dikeluarkan, hingga waktu belajar siswa yang dikorbankan.

Dengan segala persoalan yang ada, Kemdikbud pun belum mengakui kekurangannya. Berulang kali Mendikbud Mohammad Nuh mengklaim bahwa UKG dilaksanakan dengan persiapan matang. Kenyataannya, berbanding terbalik saat eksekusinya.