Pemerintah Dearah Harus Perkuat Wajib Belajar 12 Tahun

Kompas.com - 17/08/2012, 08:54 WIB
|
EditorAgnes Swetta Pandia

JAKARTA, KOMPAS.com — Komitmen pemerintah pusat menyediakan dana bantuan operasional (BOS) di jenjang pendidikan menengah mulai tahun 2013 jangan membuat pemerintah daerah kendur menyukseskan wajib belajar 12 tahun yang ada di daerah.

Justru tambahan dana dari pemerintah pusat harus dimanfaatkan sebagai penguat komiten daerah supaya wajib belajar 12 tahun yang sudah berjalan semakin baik dan berkualitas.

"Daerah yang sudah memulai wajib belajar 12 tahun tetap harus menyediakan dana. Jangan justru dikurangi karena ada alokasi BOS pendidikan menengah dari pemerintah pusat," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh seusai memimpin upacara peringatan HUT Ke-67 RI di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Jumat (17/8/2012).

Menurut Nuh, karena belum ada dasar hukumnya, pemerintah masih merintis wajib belajar 12 tahun lewat program pendidikan menengah universal. Pemerintah berencana mengamandemen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur soal wajib belajar 9 tahun menjadi wajib belajar 12 tahun.

"Pendidikan menengah universal sebagai rintisan wajib belajar 12 tahun sudah pasti sebab kebijakan ini strategis untuk kemajuan Indonesia pada masa depan," kata mantan Rektor Institut Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini.

Pelaksanaan pendidikan menengah universal, lanjut Nuh, dipastikan pada tahun ajaran baru 2013/2014. "Ada keinginan untuk bisa dimulai tahun anggaran 2013, tetapi ini masih perlu dibahas dengan DPR," kata Nuh.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
    Close Ads X