12 "Penyakit" UKG Gelombang Dua, Apa Saja?

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI) kembali melaporkan permasalahan yang terjadi dalam Uji Kompetensi Gelombang (UKG) dua. Sebanyak 12 masalah dipaparkan oleh FSGI yang datang ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikibud) dengan didampingi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Sekretaris Jendral FSGI, Retno Listyarti, mengatakan bahwa pihak telah membuka posko pengaduan pelaksanaan UKG dari berbagai daerah sejak gelombang pertama. Saat memasuki gelombang dua ini, wilayah yang mengalami kendala UKG meluas menjadi 17 daerah.

"Data yang masuk kami olah, dari situ didapat penyakit UKG dua yang berhasil diidentifikasi. Muncul 12 masalah," kata Retno, di gedung D Kemendikbud, Jakarta, Kamis (18/10/2012).

Adapun 12 masalah yang berhasil diidentifikasi pada UKG dua yaitu tidak terkoneksinya server pusat. Kendala ini terjadi di Jakarta dan Brebes. Untuk Jakarta, kejadian terjadi di SMA Negeri 13, SMA Negeri 18 dan SMA Negeri 41 pada hari pertama UKG. Akibatnya, jadwal UKG menjadi mundur dan guru yang ujian pada jam kedua terpaksa tidak bisa mengajar hari itu.

"Kalau di Brebes, pada hari pertama sekitar 20 TUK servernya baru terkoneksi pada pukul 13.00. Akibatnya para guru diminta datang lagi hari lain," ujar Retno.

Permasalahan kedua adalah soal yang tidak vali dan tidak reliabel terjadi di Bogor, Sukabumi, Brebes, Slawi, Kediri, Medan, Tembilah Kota, Indragiri hilir, Bukit Tinggi, Padang, Jakarta dan Makassar. Masalah ini meliputi soal atau jawaban yang tidak keluar sehingga membuat peserta menebak apa yang akan dijawabnya.

Permasalahan ketiga adalah salah bidang studi, semisal guru SMK dengan jurusan tertentu diberi soal Bahasa Jepang. Kemudian permasalahan empat adalah tidak ada kisi-kisi soal UKG untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia tingkat SMA.

Permasalahan kelima adalah data peserta yang tidak sesuai terjadi di Jakarta, Bogor, Garut, Brebes, Slawi, Medan dan Indragiri Hilir. Permasalahan keenam adalah minimnya sosialisasi yaitu pemberian undangan yang sangat mendadak sehingga para guru kurang persiapan.

Permasalahan ketujuh adalah pihak berwenang tidak bisa menjelaskan persoalan yang dihadapi para guru. Selanjutnya, permasalahan kedelapan adalah pelaksanaan UKG tidak serius terkesan yang penting proyek jalan.

"Contohnya ada saja laporan pengawas dan panitia dari LPMP terlambat datang sampai satu jam. Ini kan jadi menghambat," ujar Retno.

Permasalah kesembilan adalah tidak keseimbangan penyebaran soal. Semestinya sebara soal sesuai ketetapan Kemendikbud, 70 persen kompetensi profesi dan 30 persen kompetensi pedagogi. Namun sayangnya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA, sebarannya berubah yaitu 59 persen kompetensi profesi dan 41 persen kompetensi pedagogi.

Persoalan kesepuluh adalah muncul soal untuk mata pelajaran seni budaya yang menggunakan bahasa daerah bukan bahasa Indonesia. Persoalan kesebelas adalah tidak ada soal untuk bidang jurusan SMK program keahlian Teknik Kendaraan Ringan (TKR).

Persoalan terakhir adalah teguran atasan untuk guru yang memboikot UKG. Ini terjadi di Jakarta, Medan, Brebes dan Indragiri Hilir. Sebagian guru yang merupakan anggota FSGI memboikot UKG dua karena masih proses sengketaa hukum. Untuk itu, para guru ini diminta membuat surat pernyataan oleh atasannya atas alasan tidak ikut UKG.