Diakui, Banyak Guru Jadi Korban Pilkada

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistiyo, mengatakan bahwa guru-guru di daerah kerap mengalami keresahan saat terjadi transisi pemerintahan dari pemimpin lama ke pemimpin baru. Hal ini tentunya membuat guru tidak nyaman lagi dalm menjalankan tugasnya.

"Guru masih banyak yang jadi korban pascaPilkada. Pergantian pemerintahan kadang menimbulkan keresahan bagi mereka," kata Sulistiyo saat Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2012 dan HUT ke-67 PGRI di Sentul International Convention Centre, Bogor, Selasa (4/12/2012).

Seperti diketahui, keterlibatan guru dalam politik praktis kerap terjadi di berbagai daerah khususnya daerah. Bahkan tak sedikit guru yang dijanjikan akan diberi insentif tambahan jika memilih calon tertentu. Namun jika pada akhirnya calon tersebut kalah, kekhawatiran kembali menghampiri para guru karena muncul kebijakan baru dari pemimpin baru.

Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, mengatakan bahwa guru sebaiknya tidak ikut terlibat dan dilibatkan dalam politik praktis. Kewajiban daan tugas yang harus dijalankannya hanya berkaitan dengan masalah pendidikan dan mendidik anak bangsa.

"Guru jangan dibebani dengan politik praktis. Biarlah dia ngurus pendidikan aja. Kasihan orangnya, kasihan juga profesinya," kata Nuh.

Ia pun menambahkan bahwa sesuai dengan instruksi presiden akan sangat baik jika masalah tenaga pendidik terkait politik praktis ini dituangkan dalam payung hukum yang dapat melindungi para guru. Ini juga untuk mencegah mobilisasi atau pengerahan massa melalui guru dari para peserta Pilkada.

"Sangat menarik memang kalau itu dituangkan dalam PP yang sedang direvisi. Mendagri juga diharap dapat memberi edaran agar tidak ada penyalahgunaan guru. Instruksi presiden sendiri sangat jelas tadi agar guru tidak usah masuk ranah politik," tandasnya.