Uji Publik Kurikulum Berjalan, DPR Merasa Dilangkahi

JAKARTA, KOMPAS.com - Uji publik pengembangan kurikulum 2013 yang telah berlangsung sekitar 10 hari ini ternyata masih menyisakan masalah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dianggap berjalan sendiri tanpa menginfokan pada anggota legislatif.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI-P, Dedi Gumelar, mengatakan bahwa semestinya Kementerian membicarakannya terlebih dahulu dengan DPR RI sebelum memulai uji publik pada 29 November lalu. Bahkan uji publik ini sudah merambah ke kota-kota lain di luar Jakarta.

"Ini menteri udah wara-wiri ke kota-kota tapi tidak ke DPR untuk uji publik. DPR seperti dilewati," kata Dedi kepada Kompas.com, Sabtu (8/12/2012).

"Kami ini kan punya fungsi pengawasan. Jadi ya lewat kami dululah," imbuh Dedi.

Ia juga mengungkapkan bahwa proses perubahan kurikulum oleh pihak kementerian ini juga dinilai tergesa-gesa. Ia merasa tidak yakin dengan perombakan kurikulum ini saja kualitas pendidikan di Indonesia akan meningkat. Apalagi perumusan kurikulum baru ini juga dilakukan dalam waktu yang tak terlalu lama.

"Saya rasa tidak perlu terburu-buru seperti ini. Dengan mengganti kurikulum ini juga belum tentu kualitas pendidikan akan baik," ujar Dedi.

Menurutnya, kualitas pendidikan Indonesia akan membaik jika komponen guru dibenahi terlebih dahulu. Pasalnya, tenaga pendidik merupakan garda terdepan berjalan atau tidak pembelajaran kepada anak-anak Indonesia secara menyeluruh.

"Selama dari tenaga pendidik tidak dibenahi maka outputnya akan tetap rendah," tandasnya.