Realisasi Pendidikan Karakter Sulit karena Minim Teladan

SEMARANG, KOMPAS.com - Banyak kalangan menyadari bahwa intoleransi dan sikap-sikap buruk lain yang tidak konstruktif bagi persatuan bangsa harus ditanggulangi. Caranya pun, termasuk yang melalui jalur pendidikan, telah banyak diketahui. Namun, hal itu tak mudah direalisasikan karena adanya sejumlah hambatan.

Benang merah itu muncul dari Seminar Nasional Pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka peringatan 50 Tahun Keluarga Eks Kolese Loyola (KEKL) di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (22/12). Acara yang didukung Kompas dan Penerbit Kanisius ini menampilkan tiga pembicara, yakni Rm Mudji Sutrisno dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta; Rm Paul Suparno dari Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta; dan Edmund Sutisna, alumnus yang berkiprah di Yayasan Pendidikan Jaya, Jakarta. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang dijadwalkan tampil sebagai pembicara kunci berhalangan dan diwakili Staf Khusus Alex Wijoyo.

Di satu sisi Indonesia sangat membutuhkan sejumlah karakter untuk menjadi kokoh dan maju, antara lain multikultural, menghargai pribadi manusia, adil, jujur, disiplin, punya daya tahan, dan taat pada hukum. Yang pertama, terkait dengan kerisauan Mudji Sutrisno melihat gejala intoleransi yang akhir-akhir ini merajalela.

”Namun, upaya untuk menanggulanginya sulit karena kemajemukan sering dipandang sebagai ’sudah ada dari sononya’, hingga abai dirawat (taken for granted),” tutur Mudji.

Sementara menurut Paul, melalui pendidikan, siswa bisa diajarkan menghargai perbedaan melalui tinggal bersama dengan komunitas berbeda (live in), dan kemudian merefleksikannya. Namun, pendidikan untuk memajukan karakter lain seperti keadilan, kejujuran, taat pada hukum diakui juga tidak mudah. Hal ini karena ada sejumlah hambatan, misalnya saja karena kurangnya teladan tokoh masyarakat yang berkarakter baik (bahkan yang sering diberitakan adalah tokoh yang berkarakter kebalikan dari yang dibutuhkan).

Dalam acara yang dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bunyamin yang mewakili Wali Kota Semarang ini, Menteri Pertahanan menyatakan, penetapan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara meniscayakan keterlibatan bukan saja militer, melainkan juga nonmiliter untuk mewujudkan sistem pertahanan semesta. Yang dibutuhkan di sini adalah sosok pribadi yang terampil, disiplin, dan ulet. (nin)