DPR Menilai Pemerintah Ambisius

JAKARTA, KOMPAS.com-  Kehendak pemerintah yang memaksakan pelaksanaan kurikulum baru pada Juni 2013 dianggap terlalu ambisius.

Kesiapan implementasi kurikulum pun dipertanyakan, terutama soal guru, sosialisasi, serta sarana dan prasarana. Anggota Panitia Kerja (Panja) Kurikulum Komisi X DPR Ferdiansyah di Jakarta, Selasa (8/1/2013), mengatakan perubahan Kurikulum 2013 dinilai masih kontroversial dan tergesa-gesa.

Hal ini dikarenakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh belum menyampaikan hasil  evaluasi yang komprehensif terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)  2006 yang efektif baru berjalan tiga tahun.

"Belum ada evaluasi KTSP terhadap kepala sekolah, guru, pengawas, dan aparat dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota serta peserta didik," kata Ferdiansyah.

Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  tidak memiliki grand design terhadap rencana pelaksanaan kurikulum baru pada seluruh aspek.

"Sampai saat ini penulisan buku, baik untuk guru maupun siswa belum dilakukan, dan hampir tidak mungkin menulis buku-buku teks yang bermutu yang dikerjakan hanya satu bulan, kecuali hasilnya asal jadi," ujar Ferdiansyah.

Lebih lanjut, kata Ferdiansyah, Panja Kurikulum melihat selama ini guru belum pernah diajar dengan baik untuk membuat dan mengembangkan kurikulum. Belum lagi kondisi adanya disparitas guru yang cukup jauh antara guru di perkotaan dan pedesaan.

Selain itu, menurut Ferdiansyah,  ada pihak-pihak dalam proses pembuatan kurikulum baru tidak dilibatkan, di antaranya Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). "Kami akan meminta pemerintah untuk benar-benar menjelaskan soal Kurikulum 2013 lewat Panja Kurikulum," kata Ferdiansyah.

Ketua Panja Kurikulum Komisi X DPR Utut Adianto mengatakan, Panja Kurikulum sebenarnya sudah disiapkan sejak Juni 2012 untuk mengawal perubahan Kurikulum yang disiapkan pemerintah.

"Tetapi tiba-tiba saja pada Agustus 2012 pemerintah sudah siap dengan draft Krikulum yang seolah-seolah sudah barang jadi, yang siap diimplementasikan. Kami merasa di-fait accomply oleh pemerintah," kata Utut.

Tak mau ketinggalan informasi seputar pendidikan dan beasiswa? Yuk follow Twitter @KompasEdu!