Mahasiswa Brawijaya Demo Tolak Kejahatan Demokrasi

MALANG, KOMPAS.com - Jelang pesta demokrasi lokal, pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Malang, Jawa Timur, yang akan digelar Mei mendatang, Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP Otoda) Universitas Brawijaya Malang menilai rawan terjadi kejahatan demokrasi yang dilakukan para kandidat.

Sebagai tanda perlawanan atas kejahatan demokrasi saat pelaksanaan Pilkada di Kota Malang, puluhan aktivis PP Otoda menggelar aksi damai di Jalan Veteran, Kota Malang. Aksi tersebut untuk menyerukan kepada masyarakat jika ada pelanggaran segera melapor ke PP Otoda selaku pemantau independen.

"Kejahatan demokrasi itu rawan terjadi saat Pilkada Kota Malang. Yang dimaksud kejahatan demokrasi adalah maraknya money politics yang dilakukan pada calon. Bahkan sejak saat ini sudah sering terjadi money politics," tegas Ladito, koordinator aksi kepada Kompas.com, ditemui disela-sela aksi, Kamis (28/2/2013).

Yang paling membahayakan kata Ladito, menu money politics dalam bentuk "serangan fajar" saat jelang pelaksanaan pencoblosan. "Serangan fajar itu yang jelas kejahatan dalam demokrasi dan hal itu sering dilakukan para calon," ungkapnya.

Selain itu, kata Ladito, penggunaan fasilitas negara yang dilakukan para calon yang menjabat di jabatan pemerintahan saat ini. Hal itu jelas sudah merugikan negara dan melanggar UU. "Para calon juga harus transparan dalam sumberdana yang digunakan. Tujuannya, agar calon terhindar dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Jika terjadi demikian, sudah jelas penyesatan demokrasi," kata Ladito.

Menurut Ladito, masyarakat harus melawan pengelembungan suara saat pencoblosan, tindakan intimidasi untuk memilih salah satu calon. "Masyarakat harus serentak ikut memantau pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil. Kita pantau penggunaan dana hibah dan bantuan sosial yang digunakan untuk kepentingan politik. Padahal dana hibah itu tak ada hubungannya dengan kepentingan politik," katanya.

Demi antisipasi kejahatan demokrasi itu, PP Otoda sudah membentuk 1.000 relawan yang siap diturunkan ke lapangan untuk memantau pelaksanaan Pilkada Kota Malang. "Sejak hari ini siap turun dan terus menjaring penerimaan relawan hingga 1.000 orang," kata Ladito.