"Membina" PTS

Di Kopertis Wilayah X—yang merupakan pelayanan untuk pengawasan, pengendalian, dan pembinaan Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau—baru sekitar 25 persen dari dosen yang memiliki jabatan fungsional. Jumlah mereka yang telah memiliki jabatan fungsional ini diperkirakan setengahnya bergelar fungsional lektor sampai guru besar: jabatan fungsional yang layak jadi pembimbing utama. Jadi, jangan disalahkan bila di satu PTS ada seorang dosen membimbing 25-50 mahasiswa dalam proses tugas akhir. Tentunya ini merupakan kondisi di ambang kehancuran dari praktik akuntabilitas pendidikan tinggi.

Peranan pemerintah

Pada masa yang akan datang, peranan pemerintah sebaiknya diperbesar dalam memosisikan keberadaan PTS. Membiarkan PTS untuk menyediakan tenaga dosen bergelar minimum tamat S-2 adalah suatu ilusi dan tidak akan sanggup dipenuhi oleh penyelenggara PTS.

PTS mesti dianggap sebagai layanan semiprivat quasi services. Artinya, mesti ada peranan pemerintah dalam menyediakan jasa layanan pendidikan. Peranan pemerintah ke depan mesti pada penyediaan dosen, peningkatan dan penjaminan mutu, serta kontrol terhadap akuntabilitas penyelenggaraan.

Guna memenuhi hal tersebut, alangkah baiknya apabila pemerintah mau menyiapkan dosen untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan dengan lebih baik. Jika sebuah jurusan memerlukan enam dosen tetap, peranan pemerintah dapat berupa penyediaan dosen meski jumlahnya setengah dari yang dibutuhkan. Hanya dengan dukungan penyediaan dosen diperkirakan peranan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan oleh pemerintah akan berjalan.

Namun, ketika ruwetnya pemenuhan dosen sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan saat ini, pengembangan pendidikan dengan aturan yang ketat seperti sekarang hanya akan memakan korban. Korbannya tak lain adalah mahasiswa yang masa emasnya tidak mendapatkan perhatian pemerintah. Kerugian besar akan dirasakan kelak sebagai konsekuensi akibat pemerintah tidak melakukan pembinaan yang baik terhadap PTS.

Elfindri, Mantan Koordinator Kopertis X dan Guru Besar Ekonomi SDM Universitas Andalas