Mendikbud: Prinsipnya, Siswa Tidak Akan Rugi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh memastikan bahwa penanganan segala kendala yang terjadi dalam pelaksanaan ujian nasional (UN) tidak akan merugikan siswa, khususnya pada hasil ujian tiap-tiap siswa.

"Kalau ada yang mengalami kesulitan atau kendala selama pelaksanaan UN, pasti akan segera ditangani dengan baik oleh panitia pelaksana. Yang penting prinsipnya dalam penanganan masalah yang muncul tidak merugikan siswa," kata M Nuh dalam acara inspeksi pelaksanaan UN SMP di Jakarta, Senin (22/4/2013).

Salah satu tindak penanganan kendala pelaksanaan UN yang telah dilakukan, lanjutnya, adalah penyelesaian pembuatan soal UN SMP untuk 11 provinsi yang sebelumnya mengalami penundaan UN SMA setelah ditangani oleh PT Ghalia Indonesia Printing. Prosesnya sudah dibantu oleh beberapa perusahaan percetakan lainnya yang terlibat dalam proyek penyediaan soal-soal UN 2013.

"Setelah kami pelajari kasus kemarin dengan keterlambatan seperti itu, menurut analisis kami, PT Ghalia tidak mungkin sanggup menyelesaikan soal SMP tepat waktu. Oleh karena itu, kami putuskan untuk menyerahkan penyelesaian soal kepada beberapa perusahaan percetakan lainnya, PT Temprina, PT Jasindo, dan PT Pura Baru Tama," paparnya.

"Dalam waktu tiga hari itu kami melakukan penanganan darurat. Kami (Kemdikbud) tidak melayani panggilan atau pertanyaan sebab harus fokus menyelesaikan masalah itu dengan baik," lanjutnya.

Sementara itu, terkait adanya lembar naskah soal dan jawaban yang terlalu tipis, dia mengatakan bahwa pihak panitia UN sudah memiliki standar tertentu dalam menangani persoalan itu.

"Misalnya, soal pemindaian kertas jawaban untuk penilaian, ini ada SOP-nya. Sebelum kami scan, kami cek dulu apakah kertasnya terlipat, tergeseknya terlalu tebal, atau tidak. Dari situ panitia punya kewenangan untuk memisahkan agar diperiksa secara terpisah, dan kami percaya tidak akan tertukar karena dikawal terus," kata Nuh.

Dia juga menyampaikan, persoalan tentang terjadinya kekurangan naskah soal pun sudah memiliki standar penanganan yang akan dilakukan oleh panitia pelaksana UN 2013.

"Sudah ada SOP-nya, dalam satu amplop soal, ada isinya 20, tetapi dilebihkan satu lagi untuk cadangan. Jadi, kalau soalnya kurang, mestinya di sekolah bisa diambil dari cadangan. Kalau masih tidak cukup juga, bisa difotokopi dengan dikawal tiga pihak, yakni dinas pendidikan, kepolisian, dan perguruan tinggi yang menjadi pengawas," katanya.

Ketika ditanya tentang kesalahan pendistribusian soal yang terjadi di beberapa tempat, Mendikbud menilai hal itu sebagai kesalahan teknis yang biasa dan dapat segera diselesaikan.

"Ya kalau salah kirim, harus ditarik kembali. Itu biasa saja, yang penting diantisipasi sesuai SOP. Disinilah peran dinas pendidikan di kabupaten dan kota, kalau sewaktu naskah ada yang kurang atau tertukar, segera bisa diatasi," ujarnya.

Tak perlu dibesar-besarkan

Pada kesempatan itu, Mendikbud juga menegaskan bahwa dirinya adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam penyelesaian persoalan ujian nasional tahun ajaran 2012-2013 itu.

"Saya kan sudah jawab, yang paling bertanggung jawab itu saya. Waktu UN SMA kan ibarat kapal itu mau karam, saya tidak mau saling tunjuk siapa yang paling bertanggung jawab. Saya ambil alih dulu, baru setelah ’kapal’ ini bisa berjalan normal lagi, tanggung jawab tadi kami bagi kembali sesuai porsi masing-masing," ungkapnya.

Dia juga meminta kepada masyarakat dan pihak lainnya untuk melihat permasalahan pelaksanaan ujian nasional sebagai hal yang sebenarnya dapat diselesaikan dan tidak perlu dibesar-besarkan.