Mendikbud: Jangan Buru-buru Usul Hapus atau Desentralisasi UN

JAKARTA, KOMPAS.com — Karut-marutnya penyelenggaraan ujian nasional (UN) tahun ini diminta tak disikapi buru-buru dengan melontarkan wacana penghapusan ujian tersebut. Wacana desentralisasi kembali pun harus dikaji benar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun menyatakan terbuka menerima data bila diduga ada "permainan" di balik karut-marutnya UN 2013.

"Kalau UN dihapus, apa dasarnya?" tanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh saat dihubungi, Rabu (24/4/2013). Lagi pula, ujar dia, kalau persoalan UN 2013 dipilah, dapat terlihat jelas bahwa keterlambatan UN tingkat SMA di 11 provinsi adalah murni akibat keteledoran di percetakan.

Nuh pun menepis tudingan ada "permainan" di balik tender ataupun penyelenggaraan UN 2013. "Kalau masih ada (permainan), dengan senang hati, saya akan menindak tegas," ujar dia. Bahkan, kata Nuh, tim investigasi juga sudah dibentuk di kementeriannya untuk menelusuri kemungkinan kongkalikong tersebut selain kendala teknis percetakan.

Audit untuk seluruh tahapan penyelenggaraan UN 2013 pun dipersilakan. "Dari total Rp 600-an miliar dana UN 2013, untuk percetakan hanya Rp 94 miliar. Silakan diaudit," kata Nuh.

Nuh meminta, sebelum investigasi dan audit rampung, jangan dulu disimpulkan bahwa kacaunya UN 2013 adalah dampak dari adanya "permainan" di internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Kalau memang ada, saya tidak tolerir berapa pun (komisi) yang diambil (dari dana UN 2013)," tegas Nuh.

Desentralisasi

Soal wacana desentralisasi penyelenggaraan UN, menurut Nuh, juga tak bisa diwacanakan begitu saja. Apa pasal?

"Dua tahun lalu yang mencetak adalah (di tingkat) provinsi. Ada masalah juga," kata Nuh. Terlebih lagi, saat itu pun ternyata percetakan yang memenangi tender di setiap provinsi adalah perusahaan yang berlokasi di Pulau Jawa.

"Justru karena ada persoalan ketika digelar desentralisasi, kami tarik menjadi sentralisasi," ujar Nuh. Tahun lalu ketika sistem sentralisasi pengadaan soal UN sudah berlaku, tambah dia, masalah seperti tahun ini juga tak terjadi. Karenanya, menurut dia, kekisruhan penyelenggaraan UN tahun ini adalah murni "kecelakaan" akibat kelalaian percetakan.

UN 2013 untuk tingkat SMA tidak bisa digelar serempak. Sebanyak 11 provinsi harus menggelar UN lebih lambat dari provinsi lain karena keterlambatan kedatangan naskah soal. Sementara UN untuk tingkat SMP bisa digelar serempak pada hari yang sama di hampir semua wilayah meski jam mulai ujian pun beragam, lagi-lagi karena soal terlambat datang sekalipun sudah dibantu menggunakan pesawat milik TNI AU.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Ujian Nasional 2013