Kompas.com - 05/10/2013, 12:52 WIB
Koalisi Reformasi Pendidikan menyelenggarakan KOMPAS.COM/ARIANEKoalisi Reformasi Pendidikan menyelenggarakan "Konvensi Rakyat, Evaluasi Satu dasawarsa Ujian Nasional", pada Selasa (24/9/2013), di Gedung Joeang, Jakarta. Sejak diselenggarakan pada tahun 2001, UN terus menuai kontroversi.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan ujian nasional dinilai tidak dapat menjadi penentu kualitas hasil belajar siswa selama menempuh pendidikan di sekolah. Sayangnya, pemerintah justru menjadikan ujian nasional sebagai alat ukur keberhasilan pendidikan.

"Ada banyak cara mengukur prestasi belajar, ujian nasional bukan satu-satunya," ungkap Direktur Eksekutif Institute for Education Reform Universitas Paramadina, Mohammad Abduhzen, dalam diskusi Polemik "Ujian Nasional, Ujian bagi Negara", Sabtu (5/10/2013).

Ia pun mempertanyakan tinjauan manfaat pelaksanaan ujian nasional yang diberikan pemerintah kepada siswa. Menurutnya, sebelum memberikan ujian nasional, seharusnya pemerintah dapat memperhitungkan manfaat pelaksanaan ujian tersebut. Perhitungan manfaat itu, dapat berangkat dari tiga asusmi yaitu teoritis pedagogis, legalitas formal dan asumsi pragmatis.

"Sejauhmana kegunaannya dan bisa dipertanggungjawabkan. Sejauhmana implikasi positif maupun negatifnya," katanya.

Ia mengatakan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengganti ujian nasional sebagai bahan evaluasi siswa. Pertama, pemerintah harus kembali kepada undang-undang evaluasi hasil belajar siswa yang dilakukan pendidik. Di setiap sekolah, seorang guru seharusnya dapat mengevaluasi dan melakukan ujian perbaikan (remedial) hingga siswa lulus dari mata pelajaran yang diujikan.

Kedua, pemerintah harus memastikan agar setiap guru dapat bekerja sesuai arah dan pedoman yang ditetapkan dalam standar kompetensi kelulusan. Sehingga, ketika seorang siswa mengikuti ujian, guru dapat meluluskan jika siswa tersebut telah memenuhi standar kompetensi yang ditentukan.

"Kemudian, untuk pengukuran dan pemetaan kualitas secara nasional, BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) dapat melakukan ujian nasional secara berkala lima tahun sekali," katanya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.